Lima Fraksi DPRD Kuningan Desak Pansus Tunda Bayar, Ketua DPRD: Jangan Tergesa-gesa!

Lima Fraksi DPRD Kuningan
TEGAS. Lima Fraksi DPRD Kuningan mendesak pembentukan pansus guna menyikapi tunda bayar pemkab. rakcer.id/aleh malik
0 Komentar

Terakhir Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Deki Zaenal Mutaqien mempertegas, jika pembentukan pansus merupakan proses demokrasi yang diatur UU dan sah secara regulasi. Mudah-mudahan usulan pembentukan pansus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan dewan.
“Apalagi ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika pansus ini terbentuk, minimal dalam pemikiran kami, tupoksi kami selaku anggota dewan dilakukan,” kata Deki.
Bagi Fraksi Gerindra, lanjutnya, jika pembentukan pansus itu sangat penting. Sebab dari hasil pansus diharapkan, bisa menjadi bahan evaluasi bersama dalam perencanaan pengelolaan APBD di tahun mendatang.
Terpisah, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menyampaikan, dirinya sebagai pimpinan DPRD sangat menghormati karena Pansus ini merupakan salah satu hak baik anggota ataupun fraksi.
Namun pansus ini ada proses mulai dari usulan kemudian diterima dan dikoordinasikan dengan pimpinan yang lain dan diserahkan ke pansus.
“Jadi tidak usah terlalu dirisaukan, kalau misalnya itu harus pansus ya kenapa tidak. Namun ada sebagian orang yang seperti menggebu-gebu ingin segera pansus, ketergesa-gesaan itu tidak baik,” ujarnya.
“Saya ingin semuanya dilakukan melalui proses yang benar karena kita ini satu lembaga dan tinggal bicara baik-baik,” kata Ketua DPRD kepada awak media di kediamannya, Selasa 7 Februari 2023.
Apalagi diakui oleh fraksi-fraksi, kata Zul, bahwa menyampaikan usulan tidak berdiri sendiri tapi berdasarkan koordinasi dengan partainya karena fraksi merupakan kepanjangan partainya.
“Kalau fraksi ini diperintahkan oleh partainya, tentu kami sendiri sebagai ketua dewan yang ditugaskan oleh partai, juga akan berkoordinasi dengan partai, kita profesional dan jangan mempunyai pikiran kami pimpinan dewan menghambat pansus,” jelasnya.
Karena yang diusulkannya pansus gagal bayar, lanjut Zul, kita masih memberikan kesempatan kepada Pemda untuk menyampaikan progress dan tahapan penyelesaian tunda bayar tersebut.
“Saya berharap ruang ini digunakan oleh fraksi-fraksi, yang menjadi kekhawatiran adalah apakah kasus tunda bayar ini bisa dibayar atau tidak, kan persoalannya itu, kalau Pemda sudah menyampaikan progress kepada pimpinan, fraksi, Banggar, kita jangan apriori namun pelajari dulu tentang progress dan schedule, kalaupun tetap ingin pansus ya silahkan dan saya tidak akan menghambat,” terangnya. *

0 Komentar