RAKCER.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin menyikapi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap KPU dan Majelis Hakim menyatakan tahapan pemilu 2024 ditunda.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mempertanyakan apakah bisa dibenarkan putusan pengadilan negeri melampaui kewenangan undang-undang?
Aturan tentang penyelenggaraan pemilu bahkan penundaan pemilu menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, adalah domain undang-undang dan kewenangan untuk membuat undang-undang ini dipegang oleh DPR dan pemerintah.
Baca JugaDPRD Keluarkan Rekomendasi Pemekaran Cirebon Timur, Bola Liar di Tangan BupatiCATAT! Jadwal dan Lokasi Kajian Ramadhan 2023 di Jawa Barat yang Wajib di Hadiri
Menurutnya, putusan pengadilan negeri ini agak aneh, janggal dan tidak lazim. Pengadilan negeri telah bertindak melampauai batas kewenangannya, dan terkesan sangat dipaksakan.
“Jika pengadilan paham hukum pemilu, maka gugatan Partai Prima semestinya ditolak. Partai Prima dirugikan karena tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. Tapi tuntutannya malah meminta penundaan tahapan pemilu, yang berakibat pada penundaan pemilu hingga Juli 2025,” tuturnya.
Baca JugaBupati Indramayu Minta Penjelasan Raperda, Prihatin Ada 7.771 Kasus PerceraianGelar Jaksa Masuk Sekolah, Kejari Kenalkan Aturan Hukum kepada Pelajar
“Logikanya yang dituntut mestinya soal pembatalan keputusan KPU yang tidak meloloskan Partai Prima sebagai peserta pemilu. Lebih aneh lagi, pengadilan menerima dan mengabulkan tuntutan ini,” tambahnya.
Yanuar menyebut, keputusan itu bukan saja mengacaukan sistem pengambilan keputusan soal yang berkaitan dengan seluk beluk pemilu. Tetapi juga makin membuat keadaan lebih tidak terkendali.
“Seakan tidak ada lagi kepastian hukum dan hubungan kewenangan antar institusi di negara ini. Semua lembaga bisa semau-maunya bikin putusan,” sebutnya.
Baca JugaCara Daftar Metatrader 5 Dalam 3 Langkah4 Rekomendasi Tempat Ngabuburit Populer di Cirebon, Ada yang Menyediakan Takjil Gratis
Yanuar mengatakan, sengketa tentang verifikasi parpol jalur penyelesaian ada pada Bawaslu. Sementara yang berkaitan dengan etika diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
“Tak ada satupun perintah dalam undang-undang yang memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memutus perkara perselisihan verifikasi partai politik,” kata Yanuar.
Dijelaskan Yanuar, suasana kacau ini makin membenarkan asumsi publik bahwa masih saja ada kekuatan yang menghendaki pemilu 2024 ditunda.
Baca JugaHasil Pertandingan Persahabatan Jerman vs Belgia 2023, Belgia Berhasil Menang Tipis dari Jerman12 Perwira Polres Kuningan Dirotasi, Posisi Wakapolres Berganti
“Kekuatan ini tak berhenti untuk mencari celah penundaan pemilu 2024. Setelah MK dilibatkan, kini pengadilan diajak juga ikut serta dalam persekongkolan,” ujarnya.
“Pintu masuknya lewat parpol yang tidak lolos verifikasi. Ga tahu, nanti siapa lagi yang akan dipaksa masuk dalam korporasi penundaan pemilu ini,” jelasnya.
