RAKCER.ID – 150 pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) (UMKM) di Kabupaten Kuningan, menerima sertifikat tanah dari program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) Lintas Sektor Tahun 2022.
Sertifikat tanah yang diterima 150 pelaku UMKM tersebut merupakan program Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan sebagai fasilitas penyediaan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha.
Sertifikat diserahkan langsung Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH secara simbolis kepada 150 pelaku UMKM, di aula Purbawisesa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Rabu 8 Maret 2023.
Baca Juga4 Tips Mendesain Rumah Minimalis yang Praktis namun Tetap Elegan3 Cara Cepat Mengkhatamkan Al-Quran di Bulan Ramadhan
Bupati Kuningan H Acep Purnama mengatakan, sertifikat hak atas tanah diberikan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Sertifikat yang telah diterima pelaku UMKM bisa menjadi jaminan ke lembaga keuangan atau perbankan, selama sertifikat yang dijadikan agunan itu untuk kepentingan pengembangan usaha.
Baca Juga5 Macam Jenis Zakat yang Harus DiketahuiPansus Gagal Bayar Dinilai Dipaksakan, Pengamat: Pokir Dewan Juga Harus Dievaluasi
“Saya berpesan kepada penerima, gunakan sertifikat ini secara bijak apabila dijadikan jaminan ke lembaga keuangaan,” ujar bupati.
“Jangan sampai sertifikat dijadikan agunan dan uangnya untuk membeli hal yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan usaha,” sambung bupati Acep.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kuningan U Kusmana, mengemukakan program SHAT Lintas Sektor merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah.
Baca JugaBandung bjb Tandamata Back to Back Juara Proliga 2023Demokrat Resmi Deklarasi Anies Baswedan, AHY: Kapal Koalisi Siap Berlayar
Hal itu untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah di daerah, termasuk juga fasilitasi bagi para pelaku UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19.
“Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, melaksanakan program pemberdayaan Sertifikat Hak Atas Tanah,” terangnya.
“Dimana hal itu bertujuan untuk legalisasi aset pelaku UMKM serta meningkatkan jaminan akses permodalan bagi UMKM,” ucap kadis.
Baca JugaGrebeg Cirebon Katon Meriahkan Hari Jadi Kabupaten Cirebon5 Terapi yang Bisa Dilakukan untuk Mengatasi Stres dan Depresi
Selain itu, tujuan program SHAT juga untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah pelaku usaha.
Kemudian memfasilitasi penyediaan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha, dan menjamin keberlangsungan usaha melalui kegiatan pengembangan usaha UMKM.
“Dengan memberikan bantuan fasilitasi sertifikat tanah ini, maka pemanfaatan asset atau tanah dapat dioptimalkan menunjang produktivitas UMKM, sehingga peluang meningkatkan taraf ekonomi terbuka lebar selama masa kepemilikan aset,” ujarnya.
