Ia pun mencontohkan banyaknya pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keilmuan mereka, dalam pelaksanaan mutasi-rotasi tersebut.
“Ada yang sarjana kesehatan masyarakat tapi ditempatkan di Bidang Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian. Sarjana ekonomi jadi penyuluh perikanan,” ungkapnya.
Ia juga mengaku heran, dengan dialihkannya ratusan pejabat struktural ke fungsional. Padahal, sampai sekarang, tidak ada payung hukumnya. Termasuk pejabat fungsional di BKPSDM yang lebih dulu, juga tidak ada payung hukumnya. Sebab, jabatan fungsional hanya ada di provinsi dan pusat.
Baca Juga:Mesut Ozil Mau Diboyong Raffi Main di Rans CilegonKPU Kota Cirebon Mulai Simulasi Skema Jika Tambah Dapil
“Dan penyuluh perikanan itu hanya ada di pusat. Kalau penyuluh kehutanan hanya ada di provinsi. Tapi di kami ada kasi yang dilantik menjadi penyuluh perikanan dan kehutanan. Kami sudah konsultasikan ke BKPSDM tapi jawabnya nanti mau konsultasi ke Kemendagri RI,” katanya.
Dalam proses mutasi juga, kata dia, terkait Data Urut Kepangkatan (DUK) tidak diberlakukan sama sekali. Contohnya, banyak yang 3D-nya baru kemarin sore, tetapi sudah diangkat menjadi kabid, sedangkan kasinya sudah 3D selama 12 tahun.
“Fungsi Baperjakat di mana kalau seperti itu? Ada beberapa, satu jabatan ditempati dua orang. Contohnya kabid di dinas saya, dua orang menempati satu jabatan. Karena bidang yang untuk jabatan baru itu sudah dijadikan satu mengikuti SOTK baru. Kacau sekali. Tapi saya langsung mengirimkan surat ke BKPSDM dan sudah ditempatkan ke yang lain,” ungkap Abraham.
Selain itu, banyak sekali yang perlu dibenahi. Menurutnya, buat apa banyak sekali tenaga fungsional kalau tidak diberdayakan. “Ngapain mereka, hanya makan gaji buta saja! Jadi harus dirombak dan evaluasi total itu manajemen BKPSDM karena penempatan orang perorangnya tidak becus,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Cirebon melakukan rotasi-mutasi pejabat besar-besaran. Jumlahnya ada 417 pejabat. Pascamutasi, video marah-marah Asdullah atas ketidakpuasan hasil mutasi beredar. Banyak pihak mengomentari video tersebut, termasuk Bupati, Ketua DPRD, hingga dari BKPSDM sendiri yang terkesan menyalahkan sikap Asdullah. (zen)