PDP Tutup Akses Aktifitas AMC

TUTUP AKSES AMC. Direksi PD Pembangunan (PDP) Kota Cirebon bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) melakukan penutupan akses aktifitas AMC karena pihak AMC tak kunjung memenuhi kewajiban keuangan, kemarin.
TUTUP AKSES AMC. Direksi PD Pembangunan (PDP) Kota Cirebon bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) melakukan penutupan akses aktifitas AMC karena pihak AMC tak kunjung memenuhi kewajiban keuangan, kemarin.
0 Komentar

Jikapun ada kontrak yang diurus untuk periode sewa 2020-2022, ditambahkan Panji, maka AMC hanya bisa melanjutkan sampai bulan Oktober 2022, setelah itu habis.

 “Kalau itu terpenuhi, maka AMC bisa melanjutkan, sampai bulan Oktober. Jadi kontrak untuk tahun 2020-2022 pun kalau diadakan, itupun Oktober 2022 ini habis. Oleh karena itu, kami tetap tutup, sampai Selasa ada dialog lagi, kita lihat nanti. Kami berulang kali melayangkan teguran hingga peringatan, untuk meminta ada legalitas kontrak baru 2020-2022, tetapi tidak diindahkan, maka kita ambil langkah tegas,” imbuh Panji.

Sementara itu, Ketua Yayasan Tirta Bahari, Ritci Sinaga mengakui bahwa pihaknya masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan dengan pihak PDP, hanya saja, memang kondisi keuangan lembaganya yang saat ini menyulitkan AMC memenuhi kewajiban tersebut.

Baca Juga:Guru Matematika Dituntut Adaptif Teknologi pada Era 5.0359 CPNS Resmi Berstatus PNS, Wajib Tahu Visi Bermartabat

“Kami sadar diri bahwa kami menumpang, sementara kami punya kewajiban yang belum kami bayarkan, hanya memang dua tahun ini pandemi, dan kami terdampak, karena semua lumpuh, dua tahun Taruna kami pulangkan, kami tidak mau ambil resiko, dan itu berpengaruh terhadap kondisi keuangan kami,” ungkap Ritci.

Selama dua tahun terakhir ini, lanjut Ritci, AMC memang masih menerima Taruna, namun untuk pembiayaan tidak langsung dibayarkan sepenuhnya, bahkan, kata dia, saat ini piutang AMC dari para Taruna mencapai 5 milyar.

“Total Taruna disini ada sekitar 400, selama pandemi tunggakannya mencapail 5 milyar, dan kami tidak bisa memaksakan orang tua taruna untuk melunasi. Kami lembaga swasta, non subsidi dari pemerintah, semua biaya mandiri,” ujar Ritci.

Merespon tindakan tegas PDP kemarin, ditambahkan Ritci, pihak yayasan sudah berkoordinasi dengan Pembina, dan merencanakan pertemuan ulang dengan PDP untuk mencari jalan tengah dari persoalan yang saat ini terjadi.

“Ada kewajiban kami tertunggak satu koma sekian milyar, kami sudah sampaikan untuk meminta keringanan, tapi dari PDP juga sudah ada peringatan satu dua sampai tiga, hanya karena kondisi kami seperti ini. Tadi saya sudah berkonsultasi dengan Pembina, Selasa kami akan bertemu lagi,” kata Ritci. (sep)

0 Komentar