Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Cirebon menyoroti peningkatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang pada tahun 2021 lalu mengalami peningkatan lebih dari 100 persen.
Di satu sisi, Ketua Komisi III, dr Tresnawaty SpB memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Sosial, yang dalam hal ini sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi data DTKS. Sebelumnya data tersebut terakhir diperbarui tahun 2015, sehingga semua program bantuan didasarkan pada data tahun 2015.
“Sekarang sudah dilakukan pembaruan di tahun 2020. Bahkan bisa di-update setiap bulan. Kita apresiasi kinerja Dinsos,” ungkap dr Tresna.
Baca Juga:Cairan Tubuh Berkurang, Donor Darah saat Puasa Cukup BerisikoNgamuk di Rapat, Ketua Fraksi Gerindra-Bintang Minta Maaf, Mengganti Kaca yang Pecah
Terlepas dari jumlah masyarakat yang masuk data DTKS, pada tahun 2021 lalu bertambah hingga 100 persen. Pada 2020 hanya di angka 102.308 jiwa, namun pada penetapan akhir Desember 2021 meningkat menjadi 231.154 jiwa.
Dikatakan dr Tresna, yang paling penting adalah proses verifikasi data dilakukan, sehingga apabila ada program bantuan, validasi data DTKS akan meminimalisasi kesalahan sasaran.
“Jika datanya terverval, dengan sendirinya sasaran bantuan akan tepat, dan bisa menggerakkan kembali aktivitas kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Namun tak hanya sampai di situ, yang harus terus diperhatikan adalah, bagaimana agar proses verifikasi ini harus secara kontinyu dilakukan. Sehingga menghasilkan data yang valid dan akurat.
Selain itu, verval yang kontinyu dilakukan, serta mempunyai standar, ke depan akan bisa menjadi tolok ukur. Dimana masyarakat yang sudah meningkat kesejahteraannya, bisa segera dikeluarkan dari data dan tidak menjadi sasaran dari program bantuan yang digelontorkan.
“Seiring waktu, pandemi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat akan berubah semakin baik, data DTKS bisa berkurang, dan tetap valid seterusnya,” jelasnya.
Melihat data DTKS yang saat ini melonjak lebih dari 100 persen, bahkan menurut data di Dinas Sosial, angka DTKS ini mencapai angka 67,26 persen dari jumlah penduduk Kota Cirebon, ditambahkan dr Tresna, tentu memerlukan tenaga ekstra untuk pemerintah bisa kembali mengeliminirnya.
Baca Juga:Di Waled, Vaksin Berhadiah Minyak GorengOjek Sumber Sudah Vaksin, Penumpang Merasa Nyaman
Oleh karena itu, Komisi III mendorong agar pemerintah bisa mencari program yang tepat untuk bisa membangkitkan kembali perekonomian masyarakat.
“Pemerintah harus bisa menggerakkan ekonomi, agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh kader Partai Gerindra ini. (sep)