RAKCER.ID – Pasca kepindahan Nashrudin Azis dari Demokrat ke PDIP, Fraksi Demokrat DPRD Kota Cirebon bakal fokus mengkritisi kebijakan eksekutif. Perbedaan sikap politik antara Azis dan Demokrat jadi pemicunya.
Fraksi Demokrat tak lagi memandang Azis sebagai bagian dari misi politik mereka. Boleh jadi, setiap kebijakan yang diinisiasi sang walikota, tak luput dari sorotan yang bernada kritik.
Ketua Fraksi Demokrat, HP Yuliarso memastikan, fraksinya tak mungkin lagi bersikap halus pada Azis dan ‘anak buahnya’ di jajaran Pemda Kota Cirebon.
“Kalau sikap fraksi nanti kita akan lebih kritis. Setiap ada rapat dengan eksekutif pasti kami interupsi. Dengan kepala dinas atau dengan walikota sekalipun,” tambahnya.
Sikap itu tak semata-mata bentuk kekecewaan atas manuver politik Azis. Juga bagian dari komitmen Demokrat mengawal kebijakan Pemda Kota Cirebon agar berdampak positif bagi masyarakat.
Dulu, sebut Yuliarso, selama dua periode Azis menjabat walikota, Fraksi Demokrat selalu seiring sejalan dengan eksekutif. Karena menganggap, kebijakan Pemda Kota Cirebon yang dikomandoi Azis sama dengan sikap politik Demokrat.
Kini, Azis bukan lagi bagian dari Demokrat. “Sekarang Pak Azis sudah menjadi kader dari partai lain. Artinya visinya bukan lagi visi partai Demokrat,” kata dia.
Instruksi untuk lantang bersuara di parlemen juga didukung oleh DPP dan DPD Demokrat. Menurut Yuliarso, informasi pindahnya Azis dari Demokrat telah sampai ke level pusat.
Namun begitu, sesuai arahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat tak boleh menutup pintu rapat bagi mantan kader. Bagi kader Demokrat yang sempat keluar lalu ingin kembali tetap bakal disambut.
“Demokrat paling welcome. Artinya tidak ada kader yang dibenci. Kalau keluar kemudian masuk lagi, ya Alhamdulillah,” katanya. (*)
Kecewa Berat, Fraksi Demokrat Bakal Kritik Seluruh Kebijakan Azis
