RAKCER.ID – Lima fraksi DPRD Kuningan mendesak pembentukan Pansus perihal gagal atau tunda bayar Pemda APBD TA 2022 senilai Rp94 miliar.
Lima fraksi tersebut yakni F-Golkar, F-Gerindra, F-Demokrat, F-PKS dan F-PPP, mendesak agar segera dilaksanakan pansus melalui surat resmi ke Ketua DPRD melalui kesekertariatan.
Tidak hanya mengurusi soal utang, pansus juga bakal membahas belum dibayarnya sertifikasi guru hingga TPP ASN. Nilainya tidak tanggung-tanggung yakni total ratusan miliar rupiah.
“Kami ingin menindaklanjuti surat yang kami layangkan kepada pimpinan dewan, terkait usulan pembentukan pansus gagal atau tunda bayar periode anggaran tahun 2022,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Yudi Budiana.
Dia menyebut, jika secara usulan ada 7 fraksi yang sudah menyampaikan agar dibentuk pansus. Namun yang kebetulan hadir sekarang hanya 5 fraksi.
“Jadi kami dari 7 fraksi sudah menyampaikan secara resmi kepada pimpinan, untuk mengajukan usulan pembentukan pansus gagal atau tunda bayar APBD 2022,” ujar Yudi.
“Kenapa kita ingin membentuk pansus ini, tentu masing-masing fraksi sudah berkomunikasi dengan partainya. Begitu juga saya, telah mendapat mandat dari DPD Partai Golkar untuk segera menyampaikan pembentukan pansus,” tandasnya.
Ketua Fraksi Demokrat, Toto Hartono juga menyampaikan hal serupa. Fraksinya telah menyampaikan secara tertulis soal usulan pembentukan pansus tersebut.
“Kami sampai hari ini masih menunggu, kenapa belum ada tindak lanjut. Padahal sudah disampaikan sejak lama, kami ingin agar berjalan sesuai perencanaan yakni dari Banmus kemudian lanjut di paripurna untuk pembentukan pansus,” tegasnya.
Tak jauh berbeda disampaikan Ketua Fraksi PKS, Etik Widiati. Namun fraksinya diakui paling terakhir mengambil keputusan untuk usulan pembentukan pansus ketimbang fraksi lain.
“Kami sudah menyampaikan surat untuk usulan pembentukan pansus. Namun sampai sekarang, memang belum ada respon dari pimpinan,” ujarnya.
Sementara Ketua Fraksi PPP, Dokter Toto Taufikurohman menyebut, jika partainya setuju untuk diadakan pansus soal utang pemda. Intinya agar permasalahan ini bisa segera diperbaiki, tidak terjadi dan terulang lagi di tahun mendatang.
“Sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Bukan berarti ada pansus ini menghambat pembangunan, justru akan membantu dalam proses pembangunan yang lebih baik ke depan,” katanya.
Lima Fraksi DPRD Kuningan Desak Pansus Tunda Bayar, Ketua DPRD: Jangan Tergesa-gesa!
