RAKCER.ID – Pemerintah Kabupaten Cirebon di-zonk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tahun ini, tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 yang dikucurkan pusat. Khususnya DAK 2023 untuk infrastuktur.
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon langsung bergerak cepat, mengunjungi Bappenas memperjuangkan anggaran di 2024 mendatang.
“Kunjungan yang dilakukan untuk memperjuangkan DAK jalan di 2024 mendatang. Kebetulan belum lama ini ada korban lagi imbas dari jalan rusak di Pabedilan,” kata Koordinator Komisi III yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka SH saat ditemui Rakyat Cirebon, Kamis 23 Februari 2023.
“Kebetulan kemarin saat bersilaturahmi ke Bappenas, Bupati ikut juga. Akhirnya pak Bupati menyampaikan beberapa keluhan. Dan hasilnya ada beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah pusat,” paparnya.
Misalnya, lanjut Teguh, terkait DAK tentang infrastruktur ini, ternyata bukan hanya Kabupaten Cirebon saja yang tidak kebagian. Namun se-Jabar hampir rata-rata tidak ada.
Menurut politisi Golkar tersebut, khusus di Kabupaten Cirebon ini harusnya pemerintah pusat mengakomodir. Karena beberapa domain pemerintah pusat ada di Kabupaten Cirebon, sampai hari ini tidak terpenuhi atau tergarap dengan baik.
“Selain infrastruktur jalan, juga seperti PJU. Daerah perbatasan seperti Indramayu-Cirebon, banyak lampu yang mati. Itu kan domainnya pusat. Harusnya bisa menjadi keseimbangan bersama,” tandas Teguh.
Padahal, kata dia, di sana (Indramayu-Cirebon, red) terdapat sentral keagamaan. Makam Sunan Gunung Jati. Ada juga beberapa sentra nelayan. Belum lagi di wilayah timur yang sekarang sudah terbangun beberapa industri yang notabene akan dijadikan geliat baru di daerah baru.
“Bagaimana bisa menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Cirebon, jika infrastukturnya rusak. Kami meminta ke pemerintah pusat untuk berkontribusi besar di Kabupaten Cirebon. Saya berharap dan meminta ke Pemda untuk konsentrasi benahi infrastuktur di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM menjelaskan, keinginan pihaknya ke Bappenas adalah fokus ke kegiatan jalan. Pihaknya berharap di 2024 ini mendapatkan DAK untuk jalan. Karena di 2023 tidak ada bantuan DAK.
“Walaupun ada verifikasinya yang layak. Lah ini Jawa Barat sendiri termasuk ada yang layak sebesar 86 persen. Padahal kita sendiri ada kebutuhan yang secara tematik. Seperti untuk sentra produksi, pariwisata, atau pun yang lain-lain,” ungkapnya. (*)