Spanduk Bacaleg Raib, Ikhsan: Bukti Nilai Pendidikan Politik Masih Rendah

spanduk bacaleg raib
SUDAH DIGANTI. Spanduk bacaleg raib diantaranya milik Ketua MPC Pemuda Pancasila, H Harnida Darius dan anggota DPRD Ikhsan Marzuki berganti dengan spanduk pihak lain. /rakcer.id
0 Komentar

RAKCER.ID – Spanduk bacaleg raib menandakan tensi politik jelang Pemilu 2024 mulai terasa di Kabupaten Kuningan.

Spanduk bacaleg raib tersebut bertuliskan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa, seperti milik Ketua MPC Pemuda Pancasila H Harnida Darius yang akan maju sebagai Bakal Calon Legislatif (bacaleg) Dapil I DPRD Kuningan dari Partai Golkar.

Spanduk bacaleg raib juga milik anggota DPRD dari Fraksi PKS, Drs Ikhsan Marzuki MM juga di waktu dan di lokasi yang sama.

Baca Juga:Berpotensi Silpa Rp420 Miliar, LKPJ Bupati Indramayu Penuh Catatan dari GolkarPotensi PAD 2023 Terancam Hilang, Perumda AU Berharap Kelola Objek Wisata Waduk Darma

“Saya sudah koordinasi dengan tim relawan dan dengan Kang Harnida juga. Saya melihat ada pihak-pihak yang tidak faham arti berdemokrasi. Mereka main copot spanduk pihak lain yang dianggap menjadi lawan calon yang mereka dukung,” kata Ikhsan.

Ikhsan mengingatkan, kalau memang spanduk yang dipasang berisi hasutan, permusuhan, sudah seharusnya masyarakat bahkan aparat penegak hukum mencopot dan mengamankannya.

Tapi kalau spanduk ucapan selamat melaksanakan ibadah saja sudah main copot, ini berarti pendidikan politik kepada masyarakat masih rendah dan perlu terus digalakkan.

Ikhsan menjelaskan dalam upaya pendidikan politik ke masyarakat dirinya sering menyampaikan dalam demokrasi jangan menganggap lawan politik sebagai musuh. Lawan politik justru sebagai lawan berpikir dan beradu gagasan.

“Kalau kita menganggap lawan politik kita sebagai musuh, maka yang terjadi saling menghabisi. Tapi kalau lawan politik kita anggap sebagai lawan berfikir dan lawan beradu gagasan, maka hasilnya justru akan saling menguatkan,” papar Ikhsan.

Ikhsan juga berpesan kepada semua pihak, jangan ada statemen yang mengklaim menguasai satu wilayah tertentu sehingga pihak lain tidak boleh masuk.

Pilihan politik itu hak azasi yang tidak bisa dihalang-halangi. Jangankan menyangkut masyarakat, dalam satu keluarga pun bisa jadi punya pilihan politik yang berbeda-beda.

Baca Juga:PIN Polio Target 85.298 Anak, Bupati Majalengka Minta Camat dan Puskesmas BergerakSekda Kuningan: Unit Kesehatan Sekolah Harus Bisa Mengajak Siswa Hidup Sehat

“Tahun politik ini justru harus kita jadikan sebagai momentum pendidikan politik bagi masyarakat. Tunjukkan kinerja dan kontribusi kita kepada masyarakat,” ujar Ikhsan.

“Kalau memang masyarakat sudah melihat dan merasakan kontribusi kita, dengan sendirinya mereka akan sukarela mendukung. Pendekatan ini juga otomatis akan menghindari terjadinya money politik,” pungkas Ikhsan. (ale)

0 Komentar