RAKCER.ID – Bupati Meranti yakni Muhammad Adil menimbulkan kontroversi dengan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi penuh oleh iblis dan setan. Dirinya juga mengancam akan angkat senjata dan bergabung dengan negara tetangga yaitu Malaysia.
Dirinya menyebut Kemenkeu diisi oleh iblis dan setan itu didasari oleh soal rincian pemberian dana bagi hasil (DBH) minyak.
Bupati Meranti menganggap pemerintah pusat telah mengambil banyak minyak dari Kepulauan Meranti.
Baca Juga:5 Situs dan Aplikasi Lowongan Kerja Terpercaya, Daftar Sekarang Juga!5 Daftar Hero Mobile Legends yang Punya Awalan Huruf A
Dari hal tersebutlah Bupati Meranti merasa kesal karena tidak adanya kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya diterima daerahnya. Dirinya menilai daerah Meranti berhak atas DBH sebesar US$100 per barel.
Namun menurut dirinya, DBH yang diterima pada tahun 2022 hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Akhirnya, Dia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima pada tahun 2023 sekarang menggunakan hitungan US$100 per barel.
Bupati Meranti tidak hanya mendesak Kemenkeu dengan cara omongan saja, namun dirinya juga sampai datang ke Bandung untuk mendapatkan keinginannya.
“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” kata Adil dilansir dari cnnindonesia.com.
Bukannya minta maaf dan mendapatkan keinginannya Muhammad Adil malah mendapatkan hadiah tak terduga dari KPK.
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di tangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK menangkap Adil di rumah dinasnya.
Adil ditangkap setelah KPK menggeledah kantor Pemda selama 1,5 jam. Selain KPK ada juga yang membantunya yakni Kapolres Kepulauan Meranti, yakni Andi Yul.
Baca Juga:Lebaran Butuh Smartphone Baru? Beli Samsung Galaxy A54 5G, Smartphone yang Bisa Dibanggakan!Oppo Find N2 Flip Sudah Bisa Pre-Order!, Segini Harga Pre-Ordernya!
Namun Muhammad Adil ditangkap di rumah dinas bupati Meranti, dan langsung dibawa ke Pekanbaru.
KPK juga mendapatkan dan mengamankan barang bukti berupa uang dari operasi OTT Bupati Meranti tersebut.
“Untuk bukti uang sementara kami pastikan dan tim juga telah mengamankannya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dilansir dari detik.com saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/4/2023).
Walau Bupati Meranti terjaring KPK Pemerintah daerah Kepulauan Meranti tetap beroperasi seperti sedia kala.