“Karena melalui kunjungan ke perusahaan-perusahaan, kita meminta agar CSR itu diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Mudah-mudahan itu terus berlanjut,” ungkapnya.
Upaya yang dilakukan Komisi III hingga ke perusahaan-perusahaan tersebut, dikarenakan lemah atau minimnya anggaran pemeliharaan jalan di tahun ini. Yakni hanya Rp 2,3 miliar. “Makanya di anggaran perubahan harus ditambah minimalnya Rp 10 miliar,” kata Anton.
Masalah jalan ini, lanjut dia, menjadi persoalan bersama, karena jalan menjadi kebutuhan atau pelayanan dasar bagi masyarakat. Ia pun menilai, kenapa masyarakat resah dengan kondisi jalan yang semkin parah. Karena anggaran murni 2023 untuk perbaikan jalan lambat digelar.
Baca Juga:Keterwakilan Perempuan di Legislatif Masih Kurang dari 30 PersenAkses Pelayanan Adminduk Masih Terbatas
Harusnya, kata dia, diajukannya lelang untuk kegiatan jalan dari awal tahun, paling tidak di bulan Februari 2023 lalu. Bahkan, sejak awal tahun pun pihaknya sudah mendorong DPUTR untuk melakukan hal itu. Namun masih saja lambat.
“Kita sudah minta star lelang untuk jalan itu masuk di Februari. Jadi Komisi III menilai dengan adanya keterlambatan dari DPUTR untuk mengajukan lelang, menjadikan gejolak masyarakat soal jalan semakin tinggi,” katanya.
Sebab, jika proses lelang dari awal, dan di bulan April sudah digelar, minimalnya mengurangi kondisi jalan yang rusak, hingga gejolak masyarakat.
Seperti diketahui, statement Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg ketika diwawancara live di salah satu televisi swasta terkesan pasrah, melihat banyaknya masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak. Karena alasannya keterbatasan anggaran. Tahun ini perbaikan jalan belum bisa maksimal. Namun dirinya meyakinkan di 2024 anggaran untuk jalan bisa lebih maksimal. (zen)