Dengan kondisi seperti itu, justru saat banggar pembahasan proyek MPP, dirinya sempat menolak keras. Hal itu karena belum adanya sistem yang akan diterapkan kalau saja MPP terbangun. Benar saja, keberadaan MPP sudah diakui tidak maksimal.
“Nanti saat rapat komisi III yang akan mengundang bupati dan dinas terkait, saya akan tanyakan masalah ini. Dinas terkait harus bisa menjelaskan dan mempertanggung jawabkan, kenapa tidak menempatkan perwakilan di MPP. Saya akan bedah kenapa MPP sampai sepi,” ancamnya.
Sebelumnya MPP Kabupaten Cirebon, sepi pengunjung. Keberadaannya kurang maksimal. Padahal tujuan dibuatkannya MPP tersebut, supaya masyarakat yang akan mengurus perizinan disatu gedungkan.
Baca Juga:BREAKING NEWS Wapres Pendamping Ganjar Diumumkan Rabu Ini, Prof Rokhmin : Ada KejutanDukung Putusan MK, Aliansi Masyarakat Cirebon Syukuran dan Berbagi
Mempermudah masyarakat dalam memproses perizinan. Sehingga lebih mudah dan praktis, dalam mengurus keperluan terkait administrasi dan hal lainnya.
Sayangnya sejak dilauncingkan 30 Januari 2023 lalu, hanya beberapa bulan saja MPP ramai. Lambat laun, terus sepi. Hingga sebagian besar meja pelayanan kosong. Padahal di dalam MPP terdapat 38 instansi dan memberikan 134 layanan.
Terlihat, hanya ada satu dua petugas saja dari perwakilan Provinsi Jabar. Selebihnya, perwakilan beberapa SKPD terkait dari Pemkab Cirebon, tidak terlihat. (zen)