CIREBON – Pengamat Sosial Ekonomi Politik asal Cirebon, Ali Wahyuno menyebut pesta demokrasi, 14 Februari 2024 menjadi momentum rakyat memilih pemimpin negarawan yang amanah.
Menurut Wakil Ketua I ICMI Kabupaten Cirebon ini menegaskan, pada Pemilu 2024 masyarakat akan menentukan kepemimpinan nasional melalui Pemilihan Presiden dan Waki Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah yang lazim disebut Pilpres, Pileg dan DPD.
“Kita perlu tahu apa itu demokrasi istilah yang sering dipopu;erkan. Namun, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Ada banyak pandangan dalam menafsirkannya,” jelas dia.
Baca Juga:PT EWF Cirebon Catat 11.717 Transaksi Sepanjang 2023, Target 300 Nasabah Baru di 2024IKPM Gontor Cabang Cirebon Keluarkan Ijtihad Dukung Anies-Imin pada Pilpres 2024
Dijelaskan Ali mengutip KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.
Kemudian, demokrasi juga diartikan KBBI sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
Adapapun definisi dari para pakar dalam dan luar negeri sangat beragam. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Lalu, Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
Namun dalam pandangan Ali, demokrasi saat ini sedang dalam kondisi kritis. Indeks Demokrasi Indonesia cenderung menurun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang genap berusia 9 tahun pada 20 Oktober lalu.
Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam Laporan Indeks Demokrasi 2020, posisi Indonesia di bawah Timor Leste. Skor itu merepresentasikan bahwa indeks demokrasi Indonesia terburuk selama kurun 14 tahun terakhir.
Adapun, laporan itu adalah sebuah indeks yang disusun oleh EIU sejak 2006 dengan tujuan mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia.Ada lima indikator yang digunakan EIU untuk menentukan indeks demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
Baca Juga:Malaysia Travel Showcase di Cirebon Pamerkan Destinasi Wisata Negeri JiranRelawan PRIDE Cirebon Raya Terbentuk, Siap Kapanye Prabowo-Gibran di Udara
Berdasarkan skor atas indikator-indikator itu, EIU akan mengklasifikasikan negara-negara yang disurvei ke dalam empat kategori, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.