CIREBON, RAKCER.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah mengalami dilema dalam menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Sementara petani meminta harga tinggi untuk memperoleh keuntungan lebih, konsumen membutuhkan harga yang terjangkau.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Menurut Jokowi, penanganan pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukanlah hal yang mudah. Terdapat beberapa tantangan dalam proses produksi beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sebanyak 31 juta ton setiap tahunnya.
Salah satunya adalah adanya perubahan kondisi iklim yang mempengaruhi produksi padi para petani. Contohnya, musim kering yang terus berlangsung menyebabkan tanaman tidak subur sehingga produksinya menurun. Sementara itu, jika terjadi hujan terlalu banyak dalam waktu yang singkat, maka kemungkinan terjadinya banjir pada lahan pertanian dan tanaman padi bisa mati. Selain itu,
Baca Juga:AS Berencana Berinvestasi Sebesar Rp93 triliun ke Samsung Untuk Bisnis Cip!BPS Pastikan Tidak Ada Impor Kurma dari Israel di tahun 2024!
Jokowi juga menyebut kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman geografis yang tersebar di hampir 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke serta dari Miangas sampai Pulau Rote. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kendala untuk mendistribusikan pangan, terutama pangan yang mudah terkendala dalam pengiriman seperti beras.
Jokowi juga mengatakan bahwa bantuan pangan cadangan beras dari pemerintah telah dibagikan kepada masyarakat sejak awal tahun 2024 dan akan terus dilanjutkan hingga Juni nanti. Namun, keberlanjutan bantuan tersebut masih harus bergantung pada ketersediaan anggaran negara. Jokowi menekankan bahwa APBN harus memungkinkan bantuan tersebut dilanjutkan di masa mendatang.
Jokowi juga mengakui bahwa pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga beras di pasar. Namun, harga tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan stok, peningkatan permintaan dari pasar luar, dan juga fluktuasi harga di pasar internasional.
Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan koordinasi dan evaluasi dengan para petani dan pengepul beras untuk mencari solusi yang tepat. Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras agar tetap terjangkau, sementara juga memperhatikan keuntungan bagi petani.