Akibatnya, intervensi tersebut berhasil menggabungkan partai-partai berbasis Islam menjadi satu entitas yang disebut United Development Group pada bulan Oktober 1972.
Soeharto memainkan peran penting dalam menamai partai tersebut, dan tidak ingin partai-partai Islam menggunakan istilah “Islam” dalam nama mereka.
Akhirnya pada tanggal 5 Januari 1973, Kelompok Persatuan Pembangunan berubah menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sepanjang masa Orde Baru, PPP menjadi pilihan politik para pemimpin Islam dan pendukungnya.
Baca Juga:Menteri ESDM Klarifikasi Soal Bahlil dalam Pencabutan Izin PertambanganMendag Klaim Harga Beras di Pasar Tambun Tidak ada Harga Rp 18.000/kg lagi
Selain PPP, kelompok lain yang terkena dampak fusi adalah partai-partai nasionalis seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Permusyawaratan Rakyat Indonesia (Murba), Persatuan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik Indonesia. Mereka bergabung membentuk Partai Demokrat Indonesia (PDI).
Pada pemilu Orde Baru berikutnya, Golkar, PPP, dan PDI bersaing memperebutkan suara. Sesuai dugaan, meski menggelar pemilu berkali-kali, Golkar tetap menjadi pemenang, disusul PPP dan PDI.
Di era reformasi, PPP menghadapi persaingan yang ketat akibat munculnya partai-partai baru, pergeseran ideologi, dan perubahan tren pemilu. Perolehan suara mereka menurun dari 11,33 juta pada pemilu 1999 (10,71%) menjadi 6,32 juta pada pemilu 2019 (4,52%).
Meningkatnya jumlah partai politik dan perubahan ideologi serta tren pemilu menyebabkan menurunnya dukungan terhadap PPP. Puncak dari tantangan tersebut terjadi pada tahun 2024 ketika PPP gagal masuk parlemen karena berada di bawah ambang batas yang ditetapkan.
Akibatnya, Partai Persatuan Pembangunan menghadapi masa kritis dalam refleksi dan penyusunan strategi untuk mendapatkan kembali posisinya dalam politik Indonesia.
Partai ini harus mengkaji ulang strateginya, menarik perhatian pemilih, dan beradaptasi dengan dinamika perubahan politik jika ingin mendapatkan kembali pengaruhnya dan mendapatkan tempat di masa depan pemerintahan Indonesia.