CIREBON, RAKCER.ID – Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendesak percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik terintegrasi.
Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25 Maret 2024).
Menurut Anas, Jokowi menekankan perlunya mempercepat beberapa langkah teknis. Saat ini telah dibentuk tim digital pemerintah yang dikenal dengan nama INA Digital untuk memfasilitasi transformasi tersebut.
Baca Juga:Bos Freeport McMoran Adkerson Datangi Menteri ESDM, Bahas Soal Apa?PAN Tidak Keberatan Jatah Ketua DPR-RI Diduduki Kembali PDI-P
Tim INA Digital bertanggung jawab mengelola dan melaksanakan integrasi layanan digital nasional.
Anas menjelaskan, tim GovTech bersama Tim SPBE Nasional dan berbagai kementerian/lembaga terus melakukan pertemuan untuk mengkonsolidasikan aspek teknis seperti integrasi identitas kependudukan digital, kesatuan identitas digital yang memadukan NIK (Nomor Kartu Tanda Penduduk) , SIM (Surat Izin Mengemudi), NIP (Nomor Induk Kepegawaian) bagi PNS, paspor, dan dokumen identitas lainnya. Oleh karena itu, koordinasi dilakukan pada tingkat teknis dan bukan formalitas belaka.
Anas, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menambahkan, pada tahap awal, ada sembilan layanan prioritas yang diintegrasikan.
Diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, pengurusan kartu SIM, izin acara, pembayaran digital, administrasi kepegawaian, dan administrasi kependudukan.
“Sembilan layanan prioritas tersebut mencakup berbagai sublayanan seperti antrian rumah sakit, izin dokter, vaksinasi, dan imunisasi pada kategori health health. Termasuk juga program seperti Indonesia Pintar di bidang pendidikan. Targetnya Mei nanti semua bisa selesai,” kata Anas.
Secara paralel, integrasi lain sedang dipersiapkan seperti keimigrasian, urusan pertanahan untuk pengurusan sertifikat, lowongan kerja dari berbagai sektor, serta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Ke depan, konsepnya adalah memberikan pelayanan terpadu di setiap fase kehidupan manusia, mulai dari lahir hingga meninggal, semuanya berbasis platform digital. Ini mirip dengan sistem di negara lain. Ketika seseorang hendak melahirkan, mereka Cukup masuk sistem dan tahu layanan apa saja yang menjadi haknya.
Baca Juga:TKN Prabowo Resmi Daftar Ke MK Guna Menghadapi Sengketa Pilpres 2024Jatah Ketua DPR-RI Bakal Digantikan Golkar, PDI-P : Siap Hadapi Tantangan
Begitu juga saat sakit atau masuk perguruan tinggi. Semuanya terintegrasi dalam satu portal, sehingga tidak perlu mengunduh banyak aplikasi atau berulang kali memberikan informasi pribadi,” jelas Anas.