Surat bertanggal Rabu, 14 Agustus 2024, ini ditandatangani oleh beberapa politisi senior Golkar, termasuk Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi, dan Riswan Tony.
“Kami memohon dengan hormat agar Bapak Ir. H. Joko Widodo bersedia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” bunyi surat tersebut, sebagaimana dikutip pada Senin, (19/8).
Ridwan Hisjam, salah satu politisi senior Golkar, membenarkan adanya surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa ini merupakan bentuk aspirasi dari anggota Golkar di tingkat bawah yang ingin Presiden Jokowi menjadi bagian dari Partai Golkar.
Baca Juga:Pemain 37 Tahun Satu Ini Meledek Fans Tottenham Hotspur di Pertandingan Leicester vs Tottenham Dini Hari TadiTips dan Inspirasi Renovasi Rumah 50 Juta yang Menghasilkan Hasil Maksimal
“Ya, itu benar, saya menandatangani surat tersebut. Itu sudah sesuai,” kata Ridwan Hisjam mengonfirmasi surat dukungan yang beredar di media pada Senin (19/8).
Menurut Ridwan Hisjam, tidak ada yang salah atau melanggar jika Presiden Jokowi diusulkan sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Ia menyatakan bahwa Golkar adalah partai terbuka dan demokratis, yang memungkinkan siapa saja untuk dicalonkan sebagai ketua umum karena Golkar mewakili aspirasi rakyat.
“Tidak ada masalah, Golkar adalah partai terbuka dan demokratis, yang mengedepankan manajemen modern dan mandiri, serta mewakili aspirasi rakyat,” ujarnya.
Ridwan menjelaskan bahwa dorongan untuk memilih Presiden Jokowi sebagai pemimpin Golkar didorong oleh keinginan pemilih Golkar. Oleh karena itu, ia bersama politisi senior lainnya meminta Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon ketua umum.
Alasan Presiden Jokowi Jadi Ketua Umum Partai Golkar
“Aspirasi rakyat saat ini menginginkan Pak Jokowi, tetapi apakah beliau bersedia atau tidak, saya belum bisa memastikan. Kami mendengar dari aspirasi rakyat, terutama dari pemilih Golkar yang menginginkan Pak Jokowi. Suara anggota Golkar pada akhirnya mencerminkan suara pemilih Golkar,” jelas Ridwan.
Terkait dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mungkin menjadi kendala, Ridwan menyebut bahwa AD/ART dapat diubah dalam Musyawarah Nasional (Munas) karena Munas adalah forum tertinggi untuk membuat perubahan.