CIREBON – DPRD Kota Cirebon, melalui Komisi II meminta kepada Pemkot untuk segera melaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang dari input pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk tahun 2024.
Terkhusus, program Pokir yang dititipkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah mengungkapkan, APBD murni tahun 2024 mencatat 15,4 milyar anggaran yang dialokasikan untuk pokir DPRD, yang terbagi kedalal ratusan kegiatan fisik melalui DPUTR.
Baca Juga:Serapan Anggaran DPUTR Masih Dibawah 50 Persen, Komisi II DPRD Kota Cirebon Beri PenekananBPN Terbitkan 37 Sertifikat Aset Milik PLN
Setelah dievaluasi bersama DPUTR dan BPKPD pada Senin kemarin, hingga akhir Oktober ini baru terlaksana 47 persen saja.
Komisi II juga meminta, agar kegiatan yang belum terlaksana, yang jumlahnya mencapai setengahnya ini, bisa segera digarap dengan waktu yang tersisa sekitar satu setengah bulan menuju tutup buku tahun anggaran 2024.
“Baru setengahnya, makannya kita minta segera,” ungkap Andru, sapaan akrabnya usai rapat bersama DPUTR dan BPKPD.
Dijelaskan Andru, program pembangunan yang terangkum dalam Pokok pikiran, adalah hasil serap aspirasi para anggota DPRD, sehingga tentu masyarakat yang menitipkan harapan pembangunan, sudah kerap bertanya kapan ajuannya akan direalisasikan.
“Masyarakat sudah sering menanyakan ke kita, kapan rencana pembangunan infrastruktur di lingkungannya akan digelar. Karena mereka taunya sudah disurvei diukur-ukur dan lain sebagainya,” jelas Andru.
Tak hanya bertanya, masyarakat juga meminta, agar pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Pokir ini tidak dilaksanakan di akhir tahun yang merupakan musim penghujan.
Maka, Andru meminta Pemkot Cirebon untuk segera menggelar sisa kegiatan pokir di Dinas PUTR yang belum terlaksana, agar bisa segera dilaksanakan.
Baca Juga:Dua Raperda Dicabut dari Propemperda 2024 CIREBONDua PAW Dilantik, 35 Anggota DPRD Kota Cirebon Kembali Utuh
“Kemarin-kemarin di DPUTR-nya beralasan khawatir dana di BPKPD-nya tidak ready. Makanya, hari ini kita undang PUTR dan BPKPD. Dari pihak BPKPD ternyata menyatakan dananya ready. Maka yang tinggal digelar,” kata Andru.
Setelah diklarifikasi, ditambahkan Andru, saat DPUTR dengan BPKPD dipertemukan, ternyata BPKPD sudah menyusun time line, yang ternyata program Pokir beririsan dengan program bidang-bidang yang didahulukan.
Tapi, saat sinkronisasi, ternhata ada beberapa yang sudah terserap melalui program kegiatan yang dilaksanakan bidang di Dinas PUTR itu sendiri, sehingga menjadikan pokir DPRD jadi lebih kecil.