Sebelumnya, Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon, Wawan Siswandar mengungkapkan, CCTV di area luar gedung dan ruang resepsionis aktif.
Sementara beberapa ruangan, termasuk ruang fraksi yang menjadi TKP kasus Mahmud Jawa, tidak terekam akibat kendala teknis.
“Untuk area halaman depan hingga resepsionis, CCTV aktif sejak menjelang Pemilu 2024. Ada instruksi dari Polda Jabar agar CCTV diaktifkan. Namun, di beberapa ruangan, termasuk ruang fraksi, tidak aktif karena password sebelumnya dipegang almarhum pak Arif, sehingga belum bisa diperbaiki,” ujar Wawan, Senin (16/12).
Baca Juga:Aliansi Mahasiswa Bergerak Pertanyakan Kinerja Agus Mulyadi Selama Menjadi Pj Walikota CirebonBPJS Ketenagakerjaan Libatkan Pekerja Migran Indonesia di Acara International Migrant Day di Cirebon
Pihak kepolisian disebut telah meminta rekaman CCTV dari Sekretariat DPRD (Setwan), meski Wawan mengaku tidak mengetahui apakah itu terkait kasus Mahmud Jawa atau kebutuhan lainnya.
Selain CCTV di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, perangkat serupa milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon yang terpasang di Alun-Alun Taman Pataraksa juga aktif.
Teguh Budiman, Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLH, menjelaskan bahwa CCTV di lokasi tersebut dapat merekam aktivitas di jalan depan DPRD hingga gerbang masuk kantor legislatif.
“CCTV di beberapa titik Alun-Alun Taman Pataraksa aktif dan mampu merekam aktivitas di depan kantor Bupati dan DPRD. Namun, hingga saat ini, pihak kepolisian belum meminta rekaman CCTV terkait kasus yang ramai tersebut,” ungkapnya.