CIREBON – Selain angkutan perkotaan (Angkot), Kota Cirebon sudah sekitar dua tahun memiliki moda transportasi massal berupa Trans Cirebon, atau dikenal Bus Rapid Transit (BRT).
Namun sampai saat ini, pengoperasian BRT yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan PD Pembangunan, melalui penunjukan pihak ketiga yang berkompeten di bidang pengelolaan transportasi ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna menyoroti hal tersebut saat Komisi I rapat bersama dengan Dinas Perhubungan, Kamis (02/01).
Baca Juga:Didampingi Program PLN Peduli, UMKM Boga Karyamulya Naik Kelas12 Raperda Masuk Propemperda 2025, Salahsatunya Revisi Perda PDRD
Aldyan mengungkapkan, evaluasi dan optimalisasi dari layanan Bus Rapid Transit (BRT) ini harus benar-benar dilakukan, karena menurutnya, layanan BRT yang telah beroperasi selama dua tahun ini belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Bahkan, kata dia, dari sisi budget, operasional BRT ini lebih cenderung membebani APBD.
“Saya melihat masih belum memberikan manfaat optimal kepada masyarakat,” ungkap Aldyan.
Disebutkan Aldyan, menurut data yang ada, pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar 500 juta untuk operasional BRT, dimana saat itu, alokasinya sebagian besar digunakan untuk pengurusan perizinan, seperti balik nama kendaraan hingga pembangunan sarana dan prasarana seperti pembuatan halte.
Selanjutnya, pada tahun 2023, menurut data, Pemerintah Kota Cirebon menghabiskan anggaran hingga 1,5 milyar untuk operasional BRT ini, namun tetap saja BRT belum beroperasi secara maksimal.
Bisa terlihat dari unit yang beroperasi saja, kata Aldyan, saat ini, dari 10 unit bus yan dimiliki Pemkot, hanya 3 sampai 4 unit saja yang beroperasi melayani penumpang.
“Sementara sisanya kan tidak digunakan. Tingkat okupansi penumpang juga rendah, satu putaran rata-rata hanya mengangkut sekitar lima penumpang, menghasilkan pendapatan sekitar 25 ribu per perjalanan,” jelas Aldyan.
Baca Juga:DPRD Kota Cirebon Sahkan Propemperda dan APBD 2025Anggota DPRD Kota Cirebon Fahmi Mirza Terima Aspirasi Soal Bansos yang Tidak Tepat Sasaran
Kondisi ini, lanjut Aldyan, setidaknya menunjukkan bahwa meskipun telah dialokasikan anggaran yang signifikan, operasional BRT belum mencapai sasaran yang diharapkan, dan masih cenderung menjadi beban bagi APBD Kota Cirebon.
“Maka menurut kami, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi layanan BRT perlu dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tutur Aldyan.