Evaluasi ini, ditambahkan Aldyan, selain juga penting untuk keberlangsungan dan peningkatan layanan BRT, juga akan sangat penting untuk menjadi pertimbangan di sisi efisiensi anggaran, karena dari sektor perhubungan dan transportasi, bukan hanya BRT yang harus dipikirkan oleh pemerintah.
“Evaluasi ini penting, apakah nanti untuk efisiensi, ataukah melahirkan rekomendasi untuk peningkatan, semisal saran apakah perlu direct pihak ke-3 sebagai investor, atau menggunakan influencer, atau bahkan berkomunikasi dengan lintas daerah agar bisa menghubungkan wilayah III,” kata anggota DPRD Kota Cirebon termuda tersebut.
Senada, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno pun memberikan catatan, agar Dinas Perhubungan lebih memperhatikan nasib BRT ini, mengingat sampai dua tahun beroperasi, sudah ada modal dari APBD yang dikeluarkan, yang pada muaranya, itu adalah untuk pelayanan publik.
Baca Juga:Didampingi Program PLN Peduli, UMKM Boga Karyamulya Naik Kelas12 Raperda Masuk Propemperda 2025, Salahsatunya Revisi Perda PDRD
“Anggaran APBD itu prisipnya untuk melayani masyarakat. Maka BRT ini harus dipastikan benar-benar melayani masyarakat, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Agung. (sep)