Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno menegaskan, potensi PAD Kota Cirebon dari retribusi parkir di badan jalan ini menjadi salah satu yang potensial. Sehingga Komisi I menyoroti sistem yang saat ini diberlakukan Dishub.
“Kok bisa, target 4,6 miliar hanya terealisasi 2,7 miliar, hanya sekitar 58 persen. Padahal kan setiap hari orang pasti parkir. Harusnya pemasukan dari sektor ini bisa maksimal,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kota Cirebon mendesak Dinas Perhubungan Kota Cirebon untuk memperbaiki kinerja, tak hanya dari sisi perparkiran, tapi dari seluruh bidang kerja yang ada.
Baca Juga:Perikanan Tangkap di Kota Cirebon Selama Tahun 2024 Melampaui Target Sampai 172 PersenPT KAI Daop 3 Cirebon Catat Jumlah Penumpang Saat Liburan Nataru Tembus 194 Ribu
Terkhusus untuk parkir ini, Komisi I pun meminta agar Dishub lebih serius. Untuk 2025, Dishub Kota Cirebon diminta melakukan kajian dengan matang, agar potensi parkir yang besar ini bisa berbanding lurus dengan PAD Kota Cirebon yang masuk ke kas daerah.
“Satu bulan dari sekarang kita beri waktu, susun kajian terkait dengan parkir ini, tetapkan target yang realistis dari potensi yang besar ini, inventarisir persoalan-persoalan yang ada. Masa setiap tahun persoalannya gak selesai-selesai,” kata Agung.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Drs Andi Armawan mengakui, banyak faktor yang mempengaruhi target PAD dari retribusi parkir ini tak kunjung terpenuhi.
Pada rapat tersebut, Andi melaporkan, pada tahun 2024 lalu, retribusi parkir di badan jalan yang dikelola Dinas Perhubungan, ditargetkan bisa menyumbang PAD sebesar Rp4,6 miliar.
Namun sampai akhir tahun, pemasukan daerah dari sektor tersebut kembali gagal mencapai target, dan hanya bisa sampai di angka Rp2,7 miliar saja.
Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil disumbangkan di tahun 2023, memang mengalami kenaikan. Pada 2023 lalu, realisasinya hanya mencapai Rp2,6 miliar.
“Target kita di 2024 ya 4,6 miliar, masuk sebesar 2,7 miliar. Ini naik 100 juta dari tahun 2023. Tapi memang belum mencapai target,” ungkap Andi.
Baca Juga:Warga Keluhkan Jembatan Terusan Kali Cikalong yang Rusak BeratOmzet Pasar Ikan Regional Jawa Barat di Majalengka Memperoleh Omset hingga 200 Persen
Untuk 2025 ini, dijelaskan Andi, target PAD dari retribusi parkir badan jalan perlu dikaji lagi, sehingga pihaknya belum menentukan target.
“Masyarakat mungkin melihat, potensi parkir besar, dan itu bisa diambil semua. Tapi dalam praktiknya tidak begitu. Maka target PAD perlu kita kaji lagi. Jadi usulan kami, di 2025, agar ril, potensi pendapatan retribusi parkir perlu dibahas lagi,” paparnya.