BALI, RAKCER.ID – Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia, terus menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi keberlanjutan industri pariwisatanya.
Sepanjang tahun, Pulau Dewata mengalami berbagai permasalahan, mulai dari kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, hingga konsentrasi pariwisata yang kurang merata.
Dalam upaya mencari solusi, sejumlah asosiasi pariwisata mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Perwakilan Gabungan Industri Pariwisata (GIPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Association of Tour and Travel Agencies (ASITA) Bali menyampaikan aspirasi mereka untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat antara asosiasi dan pemerintah.
Baca Juga:9 Wisata Menarik di Sekitar Candi Prambanan, Dari Keindahan Sejarah hingga Spot KekinianMisteri dan Keindahan Gua Ngerong, Destinasi Wisata Alam di Tuban Ramah Kantong
Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, mengungkapkan bahwa berbagai masalah yang dihadapi Bali saat ini merupakan akibat dari persoalan yang lebih besar. Kemacetan, banjir, dan pengelolaan sampah adalah isu yang terlihat di permukaan, tetapi akar masalahnya membutuhkan perhatian mendalam.
Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali juga menjadi sorotan.
Cok Ace menekankan pentingnya industri pariwisata yang terdaftar dalam asosiasi untuk memastikan pemetaan suplai dan permintaan yang akurat. Saat ini, dari ribuan industri pariwisata di Bali, baru sekitar 400 yang tergabung dalam asosiasi resmi.
Cok Ace berharap asosiasi pariwisata dapat dilibatkan lebih aktif sebagai mitra strategis pemerintah, termasuk DPRD Bali.
Dengan demikian, asosiasi bisa membantu memonitor perkembangan industri, memetakan kebutuhan pasar, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi para pelaku usaha.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau Dewa Jack, menyambut baik aspirasi tersebut. Ia mengapresiasi kedatangan pelaku pariwisata untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui DPRD. Menurutnya, peran asosiasi sangat penting dalam mengatur pariwisata agar berkembang lebih baik dan berkelanjutan.
Permasalahan pariwisata di Bali memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Dengan melibatkan asosiasi sebagai mitra pemerintah, penyelesaian isu-isu seperti kemacetan, pengelolaan sampah, dan distribusi pariwisata yang merata diharapkan dapat diwujudkan.
Baca Juga:Mengungkap Pesona dan Misteri Alas Purwo, Hutan Tertua di Pulau JawaList Daftar Rencana Liburan Mulai dari Sekarang! 9 Rekomendasi Destinasi Wisata di Nusantara
Industri pariwisata Bali, sebagai tulang punggung ekonomi daerah, membutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan daya tariknya di masa depan. Kolaborasi antara asosiasi, DPRD, dan pemerintah menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.