CIREBON,RAKCER.ID – Penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tindakan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dalam penyidikan kasus korupsi.
Ada beberapa alasan dan dasar hukum yang mendasari penggeledahan oleh KPK.
Baca Juga:Desain Kostum dan Visual Baru Fantastic Four, Nostalgia dengan Sentuhan ModernRilis Trailer Pertama Fantastic Four (2025), Awal Petualangan Baru di MCU
Pertama, alasan utama penggeledahan adalah untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang dapat mendukung proses penyidikan.
Dalam banyak kasus korupsi, barang bukti seperti dokumen, uang, atau perangkat elektronik sering kali disembunyikan oleh pelaku.
Simak Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Penggeledahan oleh KPK
Dengan melakukan penggeledahan, KPK berupaya memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan dapat ditemukan dan tidak hilang atau dimusnahkan.
Kedua, penggeledahan juga bertujuan untuk mencegah adanya tindakan penghalangan terhadap proses hukum.
Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi mungkin berusaha untuk menghilangkan jejak atau menghalangi penyidikan dengan cara menghapus data atau dokumen penting.
Dengan melakukan penggeledahan secara sah, KPK dapat mengurangi risiko tersebut dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar.
Dasar hukum penggeledahan oleh KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Baca Juga:Pengumuman Cast Fantastic Four dalam MCU, Bab Baru untuk Keluarga Super TerkenalPegawai PT Timah Tbk Hina Honorer Pakai BPJS, Berujung Minta Maaf
Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa KPK berwenang untuk melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan, tetap ada mekanisme pengawasan yang harus diikuti untuk melindungi hak-hak individu.
Selain itu, dalam pelaksanaan penggeledahan, KPK juga harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
Misalnya, penggeledahan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain dan harus disertai dengan berita acara yang jelas.
Ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh KPK dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penggeledahan oleh KPK juga sering kali menjadi sorotan publik. Masyarakat sering kali mempertanyakan keabsahan dan transparansi dari tindakan tersebut.
Oleh karena itu, KPK perlu menjaga komunikasi yang baik dengan publik dan menjelaskan alasan serta dasar hukum di balik setiap penggeledahan yang dilakukan.
Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.