CIREBON, RAKCER.ID — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2024 telah rampung. Namun, jadwal pelantikan yang direncanakan pada 20 Februari 2025 masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon, Yadi Wikarsa MSi, mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terbaru terkait teknis pelaksanaan pelantikan. “Sampai saat ini, kami belum menerima surat resmi dari Kemendagri. Karena itu, jadwal gladi resik pun belum bisa dipastikan,” ujarnya, Senin 10 Februari 2025.
Menurut Yadi, akan ada pertemuan daring dengan Kemendagri pada Kamis nanti (13/2) untuk membahas detail pelaksanaan pelantikan. Meski demikian, ia memastikan prosesi tersebut akan digelar secara serentak di Istana Negara.
Baca Juga:Pesantren Bina Insan Mulia Tawarkan Fasilitas Mewah dengan Biaya TerjangkauBahas Kelanjutan Pasar Sentra Batik Trusmi, Komisi II Ajak Pemkab Terus Berinovasi
“Belum ada petunjuk lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan maupun jadwal gladi resik,” terangnya.
Terkait agenda pisah sambut, Yadi menjelaskan kemungkinan acara tersebut akan dijadwalkan oleh pemerintah daerah. “Nanti akan ada serah terima memori jabatan dari Penjabat (Pj) Bupati kepada bupati definitif, meskipun waktu pelaksanaannya belum dapat dipastikan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pisah sambut gubernur yang semula direncanakan pada 21 Februari 2025 harus ditunda. “Sehari setelah pelantikan, seluruh kepala daerah akan mengikuti retreat di Magelang. Jadi besar kemungkinan acara pisah sambut baru akan dilaksanakan setelah kegiatan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon, Sunanto, memastikan persiapan pelantikan telah mencapai 100 persen, termasuk seragam resmi untuk bupati dan wakil bupati.
“Seluruh persiapan, dari A sampai Z, sudah selesai. Termasuk kendaraan dinas—dua unit untuk bupati dan dua unit untuk wakil bupati. Namun, jenis kendaraan yang akan digunakan belum ditentukan,” katanya.
“Yang pasti, spesifikasinya akan disesuaikan dengan regulasi, terutama terkait kapasitas mesin (CC) yang membedakan posisi bupati dan wakil bupati,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan tidak akan ada serah terima jabatan (Sertijab) secara khusus demi efisiensi anggaran. “Semuanya akan dikumpulkan dalam satu acara di Bandung,” ujarnya.
Baca Juga:Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar Mengcover BPJS PBIKhawatir Kasus Penyalahgunaan Narkoba Meningkat, Ketua DPRD Ajak Masyarakat Menjauhinya
Mengenai pengadaan kendaraan dinas, Sunanto menyebut bahwa prosesnya direncanakan tahun ini meski masih dalam tahap penganggaran. “Apalagi tahun ini ada refocusing anggaran, sehingga perlu penyelesaian lebih lanjut,” pungkasnya. (zen)