CIREBON, RAKCER.ID – Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 jadi perhatian serius Pemda Kota Cirebon.
Bahkan, Pj Walikota Cirebon, Dr H Agus Mulyadi MSi mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Ruang Prabayaksa Gedung Setda Kota Cirebon guna membahas tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Selasa (11/2).
Dijelaskan Agus, instruksi efisiensi anggaran juga diperkuat adanya surat edaran (SE) dari Kementerian Keuangan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat. Mau tidak mau, Pemda Kota Cirebon harus menyesuaikan dengan aturan tersebut.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Segera Sidak Lokasi Gunung Kuda dan Cek Status Dokumen Izin OperasiFarrel Juliano Raih Gelar Putra Batik Top Model Jawa Barat 2025, Siap Angkat Kekayaan Motif Batik Cirebon
“Efisiensi anggarankan belum. Kita baru mengeluarkan surat sebagai tindak lanjut Inpres maupun SE Sekda Provinsi. Ini loh Inpres kemudian kode rekeningnya begini dengan beberapa item yang bisa dilakukan sesuai Inpres tersebut,” ujar Agus kepada Rakyat Cirebon.
Pertemuan dengan seluruh SKPD, Selasa (11/2) juga dihadiri Walikota Cirebon Terpilih Effendi Edo SAP MSi beserta wakilnya, Siti Farida SPdI.
Mereka dihadirkan agar proses transisi pemerintahan, terutama dalam mengelola anggaran daerah berjalan lancar. Agus menambahkan, pada prinsipnya Pemda Kota Cirebon siap mematuhi Inpres 1/2025.
Namun terlebih dahulu Pemda Kota Cirebon melakukan pemetaan anggaran yang bakal kena efisiensi.
“Kita serahkan pada perangkat daerah untuk melakukan asesmen. Jangan sampai pemangkasan atau efisiensi itu mengganggu pelayanan tugas, apalagi pelayanan dasar,” tuturnya.
Saat ini, seluruh SKPD punya pekerjaan rumah yaitu menelisik betul-betul mata anggaran mana yang dapat di lakukan efisiensi. Namun dapat di pastikan, anggaran yang ber sifat fundamental tetap diselamatkan.
“Ini Inpres kita implementasi sudah, kalau Inpres murni kita dapat segini. Kalau Inpres kita jalankan sesuai dengan pemerintahan, jangan sampai kemudian kita mati listriknya sampai mengganggu pelayanan dasar, gaji pegawai harus diselamatkan listrik, air, telepon juga harus diselamatkan,” tambahnya.
Baca Juga:Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan, DPRD Kota Cirebon Ingatkan Makan Bergizi Gratis Tidak Ganggu APBDDLH Kota Cirebon Siapkan Sistem Pengelolaan Sampah Baru Berbasis BLUD
Sementara itu, Pj Sekda Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi membenarkan, keterlibatan walikota dan wakil walikota terpilih pada pembahasan efisiensi anggaran dinilai penting agar pemerintahan mendatang dapat berjalan lancar.