INDRAMAYU – Capaian kinerja bupati tahun anggaran 2024 disebut Fraksi Partai Golkar masih jauh dari target sasaran, bahkan harapan masyarakat. Hal ini menjadi kesimpulan yang dituangkan dalam pemandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati Indramayu tahun anggaran 2024.
Pemandangan umum secara detail disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa (4/3/2025) yang dibacakan anggota Fraksi Golkar, Hj Siti Aminah.
Dalam konteks narasi penghantaran, Fraksi Golkar melihat pada capaian target kinerja dipersandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, masih jauh dari target sasaran dan harapan masyarakat.
Baca Juga:Usaha Sewa Truk Peluang Bisnis yang Mungkin Menguntungkan dengan Permintaan TinggiWow ada yang Mampu Terbang dengan Jarak yang Jauh, 5 Jenis Angsa Yang Ada Di DuniaÂ
“Masyarakat hanya melihat semacam pentas seremonial bernegara, masyarakat belum merasakan manfaat kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan minimnya pencapaian visi misi bupati,” jelas Ketua Fraksi Partai Golkar, Hj Nurhayati.
Berdasarkan kajian terhadap nota penjelasan bupati, Fraksi Golkar masih memerlukan tambahan penjelasan atas beberapa substansi. Diantaranya mencermati perangkaan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2024 terealisasi Rp3,654 triliun dari target Rp3,690 triliun atau 99,03 persen.
Capaian itu tidak dipungkiri sebagai suatu prestasi kerja yang cukup baik dalam menyusun perencanaan pendapatan daerah secara umum. Tapi jika dilihat dari komposisinya masih bertumpu pada pendapatan transfer dengan realisasi Rp2,998 triliun dari target Rp3,023 triliun. Kontribusinya terhadap pendapatan daerah mencapai 82,06 persen.
Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp655,5 miliar dari target Rp667 miliar. “Pada sektor ini baru memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah 17,94 persen. Berdasarkan komposisi target capaian seperti ini masih terlihat ketimpangan perolehan sumber pendapatan daerah. Sehingga kinerja bupati dalam mendorong optimalisasi PAD masih belum signifikan,” terangnya.
Berikutnya, melihat postur pos belanja daerah sebesar Rp3,932 triliun hanya terealisasi Rp3,658 triliun atau 93,03 persen. Dari angka itu, komponen belanja modal peralatan dan mesin realisasinya Rp115,1 miliar atau terserap 87,85 persen.
“Apakah dapat mendorong kinerja pemerintah daerah. Bukankah anggaran tersebut akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk upaya penurunan angka kemiskinan yang saat ini masih 11,93 persen, dan merupakan daerah termiskin di Jawa Barat,” ujarnya.
Komponen lainnya, belanja modal gedung dan bangunan alokasinya Rp201,3 miliar dengan realisasi 97,27 persen. Nilai ini lebih besar dibandingkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang nilai realisasinya Rp170,8 miliar.