“Padahal yang menjadi harapan publik adalah agar jalan-jalan rusak segera diperbaiki untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat dan jaringan irigasi,” ungkapnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti berbagai hal pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang. Bahkan mempertanyakan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta program-program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ditambah lagi fakta tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang masih sangat buruk. Hal ini diantaranya digambarkan dalam komposisi jabatan struktural secara keseluruhan pada perangkat daerah sebanyak 812 jabatan. “Jabatan struktural yang belum terisi sebanyak 109 jabatan. Mengapa hal ini yang menghambat pelayanan kepada masyarakat tetap dibiarkan,” kata dia.
Baca Juga:Usaha Sewa Truk Peluang Bisnis yang Mungkin Menguntungkan dengan Permintaan TinggiWow ada yang Mampu Terbang dengan Jarak yang Jauh, 5 Jenis Angsa Yang Ada Di DuniaÂ
Fraksi Golkar berharap, lanjut Nurhayati, rekomendasi dan catatan dari fraksinya dapat memberikan kritik konstruktif untuk Indramayu yang lebih baik. “Kiranya direspons serius oleh pemerintah daerah. Jangan sampai momen penyampaian LKPJ hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata, akan tetapi harus disikapi dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Wiralodra yang kita cintai ini,” tandasnya. (tar)