CIREBON, RAKCER.ID – Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperjuangkan nasib tenaga honorer, khususnya yang masuk dalam kategori R2 dan R3.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd, usai audiensi dengan honorer R2 dan R3, belum lama ini.
“Kami sepakat, baik jajaran DPRD, jajaran pemerintah, juga teman-teman honorer, kita akan berjuang untuk R2 dan R3,” tegasnya.
Baca Juga:Jalan Swasembada Cirebon Akan Diperbaiki Mei 2025, Anggaran Rp200 Juta DisiapkanTumpahan Minyak dari Tol Palikanci Mencemari Lingkungan, DLH Kota Cirebon Langsung Tinjau Lokasi
Ia menyampaikan bahwa pemkab Cirebon akan mengusulkan formasi pengangkatan untuk tahun berikutnya sebanyak sekitar 3.906 formasi. Angka tersebut diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dari Bagian Organisasi.
“Formasi yang kita usulkan sejumlah 3.000 lebih, sekitar 3.906. Tapi tentu berapa yang disetujui, itu adalah kewenangan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, meskipun formasi yang diusulkan cukup besar, pelaksanaannya akan bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan kebijakan pusat.
Ia juga menegaskan bahwa bagi honorer yang belum terangkat, pemerintah akan menerapkan pola PPPK paruh waktu dengan skema pendapatan setara ASN.
“Terkait masa tunggu pengangkatan, kita tidak pakai standar UMR, tapi standar kelayakan hidup. Kami akan berusaha agar sistem penggajiannya setara dengan ASN,” jelasnya.
Selain itu, Hilmy menekankan pentingnya keterlibatan perwakilan tenaga honorer dalam proses komunikasi dan pengusulan, terutama yang memahami struktur anggaran dan analisis jabatan.
“Saya berharap ada keterwakilan dari teman-teman honorer yang memahami konstruksi anggaran dan proses pengusulan formasi. Komunikasi dengan BKPSDM, BKAD, dan Bagian Organisasi itu penting agar prosesnya lancar,” tutupnya.
Baca Juga:Pemkot Cirebon Tunggu Keputusan Resmi Soal Bale Jaya Dewata, Pemerhati Sejarah Cirebon Minta Ruang DialogPergantian Nama Gedung Negara Jadi Bale Jaya Dewata Picu Kontroversi, Begini Komentar Para Pemerhati Cirebon
Pengangkatan Honorer ke Skema PPPK Penuh Waktu
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah SSTP, menjelaskan bahwa kebutuhan formasi sebanyak 3.906 itu ditujukan untuk menyelesaikan pengangkatan honorer ke skema PPPK penuh waktu.
Namun, pengusulan seluruh formasi tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu tahun.
“Kita mungkin di 2026 bisa mengusulkan 1.200 formasi dari total 3.906. Tahun berikutnya lagi sisanya secara bertahap,” katanya.
Agung juga menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan utama. Hal itu harus dilihat dari komposisi belanja pegawai dalam APBD dan jumlah pegawai yang pensiun setiap tahunnya.