Agung pun menyoroti beberapa hal krusial, diantaranya kantor dan armada pemadam kebakaran. Komisi I melihat langsung kondisi bangunan yang mengkhawatirkan dan tempat tidur petugas Damkar sudah sangat tidak layak.
Bahkan untuk kantor, sangat tidak layak untuk disebut Kantor Dinas, karena memang peruntukkannya untuk mess.
“Lebih seperti kantor UPT. Intinya, kami akan konsen, saya melihat 10 tahun terakhir tidak ada perhatian ke Damkar. Saya berharap, Walikota yang lebih serius memperhatikan kebutuhan dasar di DPKP. Bangun komunikasi, baik itu dengan Provinsi maupun Kementerian untuk melakukan pembenahan. Minimal Kantor Damkar Kota Cirebon ini lebih layak, karena Damkar menjadi tumpuan masyarakat. Ada apa-apa pasti lapornya Damkar,” tuturnya.