INDRAMAYU, RAKCER.ID – Mencegah terjadinya masalah yang ditimbulkan dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi hal penting. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pun harus menyiasati agar dapat menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada penerima program.
Seperti yang dilakukan di Dapur MBG di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Pencegahan untuk menghindari masalah dilakukan secara intens. Ada langkah-langkah yang ditempuh mulai awal pengolahan bahan baku hingga pengiriman ke lokasi sasaran program.
“Pertama yang harus diperhatikan adalah durasi waktu pengolahan. Dari bahan itu pasti,” jelas Kasan Basari, pemilik Dapur SPPG di Desa Kenanga.
Baca Juga:Tak Mau Ditertibkan Tanpa Solusi, PKL Jalan Kesambi Datangi Gedung DPRD Kota CirebonPemkot Cirebon Mulai Tertibkan PKL di Jalan Tentara Pelajar, Dimulai dengan Pendataan
Dipaparkan, durasi waktu pengolahan itu di antaranya proses memasak tidak boleh di bawah jam 01.00 WIB. Masakan pertama akan matang sekira jam 03.30 WIB, dan jam 04.00 WIB sudah bisa diporsi.
“Masak harus di atas jam 01.00 WIB.
Jadi masakan normal di bawah 6 jam saat dikonsumsi. Itu masak pertama lebih awal masuk ke sekolah,” terangnya.
Disinggung terjadinya keracunan di daerah lain, menurutnya ada kemungkinan tidak memerhatikan durasi waktu pengolahan sampai pengirimannya. Atau bahkan, saat dibagikan tidak langsung dimakan, melainkan untuk bekal makan sore.
“Nah ketika misalnya kasus (keracunan, red) itu muncul, takutnya makan jam 3. Bekal makan sore, ya bisa jadi,” duganya.
Ia menyatakan, jika ada yang menduga diakibatkan faktor bahan baku, maka perlu diperhatikan proses pengolahan maupun durasi waktunya pula. Termasuk kadar PH air yang digunakan untuk memasak.
“Misalkan air langsung dari gunung, itu kan bersih, tapi kadar PH tetap harus diperhatikan. Khawatirnya juga ada kadar belerangnya. Makanya di sini pakai air kemasan galon,” ungkapnya.
Menurut pemilik Dapur SPPG pertama di Kabupaten Indramayu ini, program MBG yang sangat bagus jangan dirusak hanya karena mengejar keuntungan besar. Sehingga pengelolaannya perlu ditekankan harus maksimal dan detail.
Baca Juga:Seluruh Dapur Makan Bergizi Gratis di Majalengka Belum Kantongi Sertifikat Higiene, Proses SLHS DikebutLapangan Kosong, Program Abdi Nagri di Kota Cirebon Batal karena Gubernur Jabar Sibuk
Ia juga tidak menampik adanya isu-isu kecil yang muncul pada pengelolaan yang dilakukan pihaknya. Meski tidak membahayakan, namun hal itu dapat diatasi dengan melakukan investigasi terhadap masalahnya.
Kasan juga memastikan, sebelum makanan didistribusikan, pegawainya di dapur selalu mengecek bahkan mencicipi masakannya. “Karyawan juga makan makanan yang sama seperti yang didistribusikan,” pungkasnya. (tar)