Kerja sama dengan Bank BJB ini diharapkan menjadi langkah strategis Pemkab Kuningan dalam menjaga keberlanjutan fiskal, melunasi kewajiban lama, serta memastikan roda pembangunan tetap berputar untuk kepentingan masyarakat
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, H Deden Kurniawan, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kewajiban jangka pendek Pemkab Kuningan mencapai Rp268 miliar, atau sekitar 9,2 persen dari total APBD. Angka ini jauh di atas rasio kewajaran yang idealnya hanya sekitar 3,15 persen.
“Idealnya kewajiban tersebut dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Pak Bupati bertekad agar tidak ada lagi gagal bayar untuk keempat kalinya,” ujar Deden.
Baca Juga:Harga Bahan Pokok di Majalengka Terkendali, Cabai dan Daging Jadi PengecualianSatpol PP Kota Cirebon Tindak PGOT dan Pedagang Liar di Persimpangan
Deden menyebut, hingga saat ini pemerintah daerah telah melakukan pembayaran sekitar Rp97 miliar melalui efisiensi dan realisasi awal pinjaman daerah. Namun beberapa kewajiban masih belum terdanai sepenuhnya, sehingga Pemkab Kuningan menggandeng Bank BJB melalui mekanisme standing loan dengan plafon sekitar Rp74 miliar dan bunga menurun.
“Pinjaman ini bersifat tanpa agunan dan sudah mendapatkan persetujuan DPRD melalui APBD Perubahan. Skema bunga menurun diterapkan agar beban cicilan lebih ringan di tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Dia menegaskan, pinjaman daerah hanya dapat digunakan untuk kegiatan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, sekolah, dan irigasi. Skema ini menjadi solusi menjaga keseimbangan antara penyelesaian kewajiban lama dan keberlanjutan pembangunan.
“Pinjaman tidak boleh digunakan untuk kegiatan non-infrastruktur. Dengan cara ini, pembangunan tetap berjalan, sementara kewajiban masa lalu bisa diselesaikan secara bertahap,” tambah Deden.
Deden memastikan bahwa bupati telah mengalokasikan sebagian anggaran lima tahun ke depan untuk melunasi seluruh utang per 31 Desember 2024.
“Kami optimistis seluruh kewajiban dapat diselesaikan sesuai target. Prinsipnya, kami menata keuangan agar sehat dan pembangunan untuk masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (ale)