CIREBON – DPRD Kota Cirebon, melalui Komisi III mengevaluasi pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kamis (06/11) kemarin, Komisi III mengundang Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon bersama semua perangkat daerah terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Fitrah Malik.
Koorwil BGN Kota Cirebon, Ashar Saputra menerangkan, untuk perkembangan program MBG di Kota Cirebon, diawal tahun sempet dicap lambat, karena sampai pertengahan, hanya baru dua dapur yang running.
Baca Juga:Menteri PKP Maruarar Sirait Inisiasi Gotong Royong, 2 Menit Terkumpul 600 Juta untuk Rutilahu di Kota CirebonSoal Polemik Naming Rights, Anggota DPRD Umar Clau Minta Maaf
Namun sampai saat ini, sampai November awal, Ashar menyebutkan sudah ada 20 SPPG yang running, dari jumlah kebutuhan sebanyak 35 SPPG.
“Dari awal tahun 2025 kita aempat dicap lambat, karena hanya dua sampai Juni. Sampai saat ini 20 SPPG sudah operasi mewakili di 5 Kecamatan. 15 dapur sedang berproses,” ungkap Ashar.
Untuk data per kecamatan, lanjut Ashar, untuk Kecamatan Kejaksan, dari kuota enam dapur yang ada, dua diantaranya sudah running dan melayani 6.694 siswa.
“Di Kejaksan belum melayani posyandu,” sebut Ashar.
Untuk Kecamatan Kesambi, dari kuota 11 dapur, baru tujuh yang sudah running dan melayani 24.236 siswa serta 2.063 posyandu, sementara 4 dapur masih berproses.
Di Kecamatan Harjamukti, dari kuota yang sama dengan Kesambi, yakni 11 dapur, baru enam dapur yang running dengan melayani 20.646 siswa serta 714 posyandu, dan 5 dapur masih dalam proses.
Di Kecamatan Lemahwungkuk, dari kuota 5 dapur, baru emat yang sudah jalan dan melayani 11.233 siswa dan 253 posyandu. Satu dapur masih berproses.
Sementara di Kecamatan Pekalipan, dari kuota 2 dapur, hanya baru 1 sudah jalan dan melayani 3.085 siswa dan 840 posyandu.
Baca Juga:Kota Cirebon Dapat 49 Titik Bantuan Rutilahu dari BSPS APBNDilantik PPPK Paruh Waktu, Forum R4 Berterima Kasih kepada Pimpinan DPRD
“Pekalipan ini paling sedikit karena bukan wilayah pendidikan. Kita juga rencana membentuk dapur prototipe yang langsung dibawah BGN di Kalijaga, punya BGN langsung,” jelas Ashar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik mengatakan, pada rapat tersebut juga dibahas beberapa peristiwa yang belakangan ini terjadi berkaitan dengan progran MBG.
Berdasarkan hasil penelusuran, forum menilai bahwa kejadian tersebut dipengaruhi oleh faktor kelelahan para pegawai karena beban kerja yang tinggi dengan porsinya yang terlalu banyak.