Untuk tahapan ketiga dalam bentuk penguatan kualitas pelayanan publik. Yaitu meliputi ada tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat, survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemdes.
Kemudian terkait keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal yang mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum. Serta pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya.
“Juga meliputi ada tidaknya media informasi tentang ABPDes di balai desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Penting juga ada tidaknya maklumat pelayanan,” ujarnya.
Tahapan keempat, lanjut Sulaeman, yakni penguatan partisipasi masyarakat. Dalam tahapan ini penting dipastikannya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKPDes. Juga kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan.
“Harus dipastikan juga keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa,” ungkapnya.
Sedangkan tahapan kelima adalah kearifan lokal. Untuk tahapannya memastikan ada tidaknya budaya lokal atau hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Serta keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Atas berbagai kebijakan dan ketentuan dalam program tersebut, sosialisasi dan koordinasi digelar oleh DPMD. Sehingga dengan adanya desa yang siap dijadikan percontohan merupakan bukti transparansi di tingkat pemerintahan desa, baik dari segi anggaran maupun dari segi pelayanan publik. Serta sebagai bukti penilaian pemerintahan yang dapat mencerminkan nilai kejujuran seorang kuwu.
“Puji syukur alhamdulilah ada 3 kuwu yang desanya siap dijadikan percontohan desa anti korupsi. Kami mengapresiasi kesiapannya dalam menjalankan program nasional demi mewujudkan Indramayu bermartabat, serta dapat mewujudkan harapan masyarakat di desanya masing-masing,” pungkasnya. (tar)
Siap Buktikan Taat Regulasi, 3 Desa Siap Jadi Percontohan Antikorupsi
