Dari indikator-indikator tadi, Indonesia mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme, skor 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah, skor 6,11 untuk partisipasi politik, skor 4,38 untuk budaya politik, dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil.
“Jumlah skor yang diperoleh Indonesia pada 2020 ternyata merupakan perolehan terendah dalam 14 tahun terakhir,” jelas Ali.
Juga ada ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat pada 2015 berada pada skor 85,85, sedangkan 2020 angkanya 86,95.
Baca Juga:PT EWF Cirebon Catat 11.717 Transaksi Sepanjang 2023, Target 300 Nasabah Baru di 2024IKPM Gontor Cabang Cirebon Keluarkan Ijtihad Dukung Anies-Imin pada Pilpres 2024
Ini berbanding terbalik dengan ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Pada 2015 berada indeks tersebut berada skor 65,32, pada 2020 angkanya 58,82.
Hal tersebut juga sama dengan ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat tahun 2015 berada pada skor 46,69. Adapun 2020 angkanya 42,28.
Sementara itu, indeks demokrasi menurut aspek dan provinsi, pada 2015 untuk kebebasan sipil 80,3. Hak-hak politik 70,63 dan lembaga demokrasi 66,87 dari skor tertinggi 100.
Dibandingkan pada 5 tahun kemudian, untuk kebebasan sipil 79,4. Hak-hak politik 67,85 dan lembaga demokrasi 75,66 dari skor tertinggi 100.
“Artinya jika melihat angka-angka dan kajian tersebut, pembangunan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan baik,” kata Ali.
Ali berharap, di tahun politik 2024 ini semoga terpilih pempin Indonesia yang pro rakyat bisa melakukan perubahan menuju Indonesia yang beradab lebih baik adil makmur sejahtera untuk semua.
“Semoga rakyat Indonesia cerdas bisa memilih pemimpin yang negarawan amanah jujur adil dan bijaksana. Bukan yang korup penghianat dan mementingkan kelomponya dan jadi boneka oligarki,” pungkasnya. (*)