Seperti diketahui, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono memastikan bahwa nama-nama yang didaftarkan pihaknya sebagai bacaleg saat ini di semua tingkatan, belum sama sekali aman. Karena masih berpotensi diubah, bahkan diganti.
“Untuk bacaleg, kita ada tim monev dan survei berkala. Struktur partai punya tim khusus yang bertugas monev bacaleg,” ungkapnya.
Partai, sambung Ono, memberikan kewajiban kepada para bacaleg yang sudah diajukannya ke KPU. Dan mereka harus turun ke masyarakat melakukan kerja-kerja politik dan memenangkan PDIP. Sekaligus memperkenalkan bakal calon presiden yang akan diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo.
Baca Juga:Walikota Azis Belum Tentu Lolos DCT, Ono: Kalau Ada Bacaleg yang Gak Kerja, Mending Mundur SajaAdakan Gowes Bersama, Relawan Payung Anies Cirebon Raya Kampanye Anies Presiden 2024 di Sepanjang Jalan
“Ada kewajiban yang harus dilakukan para bacaleg. Yakni memenangkan partai. Setelah tanggal 19, partai akan mengevaluasi. Kalau didapati bacaleg yang gak kerja, mending suruh mundur saja. Ganti dengan yang lain. Karena di PDIP ngantre untuk jadi bacaleg,” jelasnya.
Ditegaskan Ono, PDIP membutuhkan bakal calon anggota legislatif yang siap bekerja, dan benar-benar bekerja. Sehingga para kader yang namanya saat ini sudah diajukan kepada KPU, jangan merasa aman dulu.
Termasuk nama-nama yang sudah diajukan untuk maju di DPR RI. Seperti nama Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH yang namanya sudah diajukan. Bahkan sudah mengajukan pengunduran diri. Semua akan dipantau oleh tim internal partai.
Khusus untuk Nashrudin Azis, partai akan mempelajari ketentuan pengunduran diri yang sudah dilayangkan. Apakah SK pemberhentian dari Kemendagri harus sudah ada saat penetapan DCT. Atau di tahap terakhir saat pencermatan DCT, yang tahapannya ada di satu bulan sebelum DCT ditetapkan.
“Kita butuh calon yang siap bekerja. Jadi nama-nama bacaleg yang sudah diajukan saat ini, masih belum aman. Karena kita akan lakukan monitoring dan evaluasi. DCT masih lama, DCS diumumkan tanggal 19 Agustus ini. Jadi masih ada potensi bisa diganti, termasuk DPR RI,” tandasnya. (sep)