RAKCER.ID – Pansus Tunda Bayar menemui titik terang setelah digelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kuningan. Rapat paripurna membahas usulan pembentukan pansus utang pemda atau tunda bayar digelar pekan ini.
“Ini sesuai janji saya bahwa pimpinan sepakat membawa (pansus tunda bayar) ke Banmus, karena itu sesuai mekanisme tata tertib (Tatib) DPRD,” terang Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, Senin 13 Februari 2023.
“Namun tatib ini kan hanya menjadwalkan apakah surat usulan ini layak untuk di paripurnakan atau tidak,” sambung Ketua DPRD mengenai usulan Pansus Tunda Bayar.
Diungkapkan Nuzul, selama proses rapat Banmus DPRD berlangsung, muncul dinamika baik setuju atau tidak setuju terkait dengan pembentukan pansus.
“Ada yang setuju kalau misalkan dibentuk pansus, tapi harus di bulan April 2023 sambil menunggu progress dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Hasil rapat Banmus sendiri, lanjutnya, sebagian besar memang berharap agar usulan pembentukan pansus dapat dilanjutkan melalui rapat paripurna.
Apakah sudah dijadwalkan soal rapat paripurna untuk membahas usulan dibentuknya pansus utang pemda? Dia menyebut jika jadwal sudah ditentukan. “Kalau jadwal hari Rabu (paripurna),” tukasnya.
Agenda Banmus sendiri berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD Kuningan. Setidaknya ada 7 Fraksi DPRD yang melayangkan surat usulan pembentukan pansus utang pemda.
Fraksi tersebut yakni PPP, Demokrat, PKS, Partai Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra Bintang. Sedangkan satu fraksi yang tidak melayangkan surat usulan pembentukan pansus hanya PDIP.
Mahasiswa Sampaikan Enam Tuntutan
Sementara puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan Punya Ruang, melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kuningan.
Para mahasiswa menyampaikan 6 poin tuntutan yang dilayangkan saat menemui pimpinan dewan yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy di ruang utama sidang paripurna.
Tuntutan pertama, mahasiswa meminta membuka seluas-luasnya langkah komprehensif yang akan dilakukan eksekutif dalam permasalahan tunda bayar.
Mahasiswa mendesak SKPD melakukan atau melakukan rasionalisasi program tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Termasuk mendesak DPRD agar pansus yang dibentuk dapat mencari akar persoalan, sehingga gagal bayar ini tidak terulang pada tahun berikutnya.