“Kalau Pemkab mau bantu, ya sebetulnya mungkin bisa membuat regulasi. Kami ini kan garda paling depan pembentukan karakter anak usia dini. Masa guru-gurunya tidak diperhatikan,” katanya.
Iis mengaku, alasan HIMPAUDI memperjuangkan kesejahteraan guru-guru PAUD memang sangat masuk akal. Justru pihaknya melihat di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, hanya di Kabupaten Cirebon saja, guru-guru PAUD-nya tidak diperhatikan pemerintah.
“Kita kan melihat kota dan kabupaten lainnya yang ada di Jabar. Mereka mengaku pada dapat bantuan ko dari pemerintah setempat. Ini kenapa kami tidak,” ujarnya.
Baca Juga:BK DPR RI Ajak Perguruan Tinggi Tingkatkan Kualitas LegislasiRevitalisasi Kalimalang, Wisata Air Mirip Sungai Air Korsel Diresmikan, Ini Pesan Khusus Gubernur Jabar
Saat ini dari sekitar 2.187 guru PAUD, mereka harus mempertahankan ekonomi dari bantuan masing-masing lembaga PAUD. Honornya pun beragam, sesuai dengan kemampuan anak-anak yang memberikan sumbangan dan masalahnya, lembaga PAUD tidak pernah mematok biaya belajar anak-anak.
“Total siswa PAUD sekarang ada sekitar 19.633 anak didik. Kalau lembaga PAUD ada sekitar 491 lembaga. Justru saya tidak habis pikir, ko bisa-bisanya Pemkab Cirebon sulit sekali mengeluarkan regulasi untuk membantu kesejahteraan kami,” ungkapnya.
Iis melanjutkan, meskipun minim kesejahteraan dan perhatian dari Pemkab Cirebon, bukan berarti SDM Guru PAUD ini kaleng-kalengan. Rata-rata mereka adalah sarjana pendidikan jurusan PAUD. Kalau ada yang belum sarjana, pihaknya mendorong supaya mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 pendidikan PAUD.
“Kesejahteraan tidak diperhatikan, bukan berarti SDM kami itu rendah. Kami tidak ingin pendidikan karakter pada anak usia dini, tidak diimbangi oleh SDM tenaga pengajarnya,” pungkasnya. (zen)