CIREBON – Anggota DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024 yang bakal segera mengakhiri masa jabatannya pada Agustus mendatang, sepertinya ingin segera merealisasikan program dan kegiatan yang bersumber dari input pokok pikiran (Pokir) dan didanai APBD murni 2024.
Hal tersebut mengingat tidak semua anggota DPRD saat ini kembali terpilih untuk menjabat di periode selanjutnya.
Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pokir tersebut, merupakan hasil serap aspirasi dan reses para anggota DPRD pada masa persidangan tahun lalu.
Baca Juga:Komisi I DPRD Kota Cirebon Beri Catatan untuk Kinerja Disdukcapil, Inspektorat dan BPBDPLN Berhasil Jaga Keandalan Listrik Selama Idul Fitri
Hasil reses tersebut sudah diinput di perencanaan, dan sudah diplot di pada DPA sejumlah perangkat daerah di APBD 2024 murni ini.
Bahkan untuk percepatan realisasi pokir di tahun 2024 ini, DPRD meminta untuk dibentuknya desk pokir.
Desk ini, diusulkan untuk diisi oleh perwakilan DPRD serta perwakilan Pemkot melalui Sekda dan perangkat daerah terkait, seperti Bapelitbangda, BPKPD, Dinas PUTR, dan DPRKP, serta beberapa perangkat daerah lainya yang ‘ketitipan’ kegiatan pokir DPRD.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana mengungkapkan, sebetulnya, untuk pelaksanaan pokir ini merupakan rutinitas di DPRD setiap tahunnya.
Namun di tahun ini, mengingat pengabdian anggota DPRD periode 2019-2024 bakal habis di bulan Agustus, maka mereka mendorong ada percepatan realisasi, terlebih menurut laporan dan timelina yang disusun Pemkot, kegiatan pokir sudah diawali sejak triwulan pertama untuk tahap perencanaan dan persiapan.
“Pada forum dengan Pemkot kemarin, kita sepakati untuk membentuk desk pokir, untuk mengatur percepatan sekiranya kegiatan pokir kita bisa segera direalisasikan secara bertahap,” ungkap Ruri usai menggelar forum dialog bersama Pemkot di Griya Sawala.
Saat ini, lanjut dia, triwulan pertama tahun anggaran 2024 sudah berakhir, dan mulai memasuki triwulan II, sehingga realisasi didorong untuk mulai dilakukan oleh SKPD yang menjadi pengampu usulan mereka.
Baca Juga:Pimpinan DPRD Kota Cirebon Halal Bihalal Bersama ForkopimdaOmbudsman Soroti Masa Depan Pelayanan Publik di Sektor Energi
“Pelaksanaanya, juga kita minta kesiapan kepastian anggarannya. Karena tadi penjelasan dari Pa Sekda, di 2024 ini Pemkot juga punya kewajiban pemenuhan hibah Pilkada dan kekurangan satu bulan gaji dan TPP ASN. Jadi kita minta kepastian realisasi pokir, agar segera dilaksanakan,” kata Ruri. (sep)