RAKCER.ID – Kepindahan Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH dari Partai Demokrat ke PDIP, mengundang komentar banyak pihak. Termasuk kolega yang menjadi pasangannya pada Pilkada 2018 lalu, Dra Hj Eti Herawati.
Eti Herawati yang saat ini menjabat wakil walikota itu, buka-bukaan dampak pindahnya Nashrudin Azis dari Partai Demokrat ke PDIP. Baginya, kepindahan Azis ke PDIP adalah keputusan politik yang bersifat pribadi.
Adapun terkait kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan di pemerintahan, menurut Eti Herawati bersifat kolektif. Sehingga kepindahan Nashrudin Azis ke PDIP tidak akan berpengaruh atau berdampak besar.
“Saya rasa itu (kepindahan Azis, red) tidak akan berpengaruh pada kebijakan pemerintahan,” ungkap Eti saat diwawancarai Rakyat Cirebon, Minggu 15 Januari 2023.
Perangkat daerah di lingkungan Pemkot Cirebon, kata Eti, sudah menetapkan dan memiliki arah kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD. Itu juga didasarkan pada visi misi Sehati yang diusung Pasangan Azis-Eti (Pasti) pada Pilkada 2018 lalu.
Terlebih, tahun 2023 menjadi tahun terakhir kepemimpinan Azis-Eti. Dan jika melihat kebijakan anggaran, APBD 2023 pun saat ini sudah ditetapkan. Sehingga kepindahan Azis tidak akan mengubah apapun di pemerintahan.
“Perangkat daerah juga arah kerjanya sudah jelas. Tidak akan berubah,” tandasnya.
Maka dari itu, sambung Eti, meskipun secara kepartaian saat ini Azis berada di parpol yang tidak mengusung dan mendukungnya di pilkada, Eti memastikan visi misi Kota Cirebon tetap Sehati. Yakni Sehat, Hijau, Agamis, Tentram dan Inovatif.
“Jadi ya untuk kebijakan, saat ini visi misi pak Azis masih Sehati,” kata dia.
Sementara itu, ditanya mengenai komunikasinya secara pribadi dengan Nashrudin Azis, Eti memastikan, antara dirinya dengan Azis sebagai walikota dan wakil walikota akan terus berjalan baik. Sampai masa jabatan berakhir di 12 Desember 2023.
“Komunikasi saya baik. Antara wakil dengan walikota itu akan terus baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, kasak-kusuk kemungkinan menarik mandat Azis sebagai walikota karena telah loncat partai dari Demokrat yang mengusungnya ke PDIP yang menjadi rivalnya pada pilkada lalu, sempat muncul.
Namun, Ketua KPU Kota Cirebon, Dr Didi Nursidi SH menyampaikan, meskipun legislatif dan eksekutif sama-sama jabatan politik, namun ada perbedaan di antara keduanya. Untuk eksekutif, dalam hal ini kursi kepala daerah, tidak bisa diatur sepenuhnya oleh parpol pengusung. Karena tidak sepenuhnya maju atas nama parpol tertentu.
Eti Herawati Buka-bukaan Dampak Pindahnya Azis ke PDIP
