RAKCER.ID – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti banyaknya jalan rusak yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Bahkan, dianalogikan dengan istilah cukup menohok.
“Kalau kita tertidur di kendaraan, kemudian terbangun berarti sudah masuk di wilayah Kabupaten Cirebon. Itu terkenal di masyarakat,” kata Fraksi Golkar, H Khanafi SH.
Ungkapan H Khanafi SH yang terbilang satir itu, disampaikan saat pandangan Fraksi Golkar dalam Sidang Paripurna DPRD
Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (6/6/2023).
Baca Juga:SIAP-SIAP HENGKANG! Jika Kantor DPC PDIP Kabupaten Cirebon Benar Milik GotasSindiran Gotas Tak Ditanggapi Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Imron: Saya Kira Gurauan Saja
Pertanda bahwa saking rusaknya jalan-jalan di Kabupaten Cirebon, bupati pun dinilai seperti tidak memiliki ide untuk menyelesaikan persoalan. Karena berkaca pada jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), angkanya mencapai Rp200 miliar lebih.
“Jadi kami melihat, Bupati terkesan tidak punya ide atau niatan membangun infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon yang kondisinya sangat memprihatinkan,” ucapnya.
Realisasi belanja dari tahun ke tahun, selalu terealisasi kurang dari 99 persen. Pihaknya tidak memahami, kenapa selalu terjadi demikian. Apakah ada unsur kesengajaan agar dinas atau SKPD terkesan mengefisienkan anggaran atau agar ada silpa.
Fraksi Golkar pun menyampaikan keprihatinan terkait situasi ekonomi di Kabupaten Cirebon yang semakin serba mahal.
Padahal, kata dia, tugas utama pemerintah daerah adalah pelayanan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi tidak juga diartikan sempit dengan seremoni bagi-bagi sembako dan santunan untuk kelompok tertentu.
“Akan tetapi program yang riil dan langsung berimbas signifikan pada peningkatan daya beli masyarakat yang diimbangi dengan penurunan harga kebutuhan pokok. Itu harus anda pikirkan,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE menjelaskan ada beberapa poin yang disampaikan dari masing-masing fraksi. Salah satunya seperti kondisi jalan rusak hingga minimnya pelayanan pembuatan KTP.
“Itu sudah menjadi rahasia umum. Blankonya abis lah,” katanya.
Baca Juga:Alasan Mantan Wabup Cirebon Segel Kantor PDIP Kabupaten Cirebon, Gotas: Saya Tidak Pernah Dapat Uang SewaSebelum Segel Kantor DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Gotas Ungkit Kepemilikan Lahan
Semua itu, akan menjadi masukan positif yang perlu mendapat pencermatan. Apakah karena penyaluran dari Kemendagrinya yang terbatas, atau seperti apa. “Kita tunggu saja nanti jawaban dari bupati besok,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menegaskan, dari berbagai penilaian yang disampaikan fraksi menjadi masukan positif. Pihaknya akan memperbaikinya.