Isu Mahar Politik Partai NasDem Bergulir, Hermanto Tantang Ibrahim: Bicara Asal Tanpa Bukti!

mahar politik Partai NasDem
PEMBUKTIAN. Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon, Hermanto meminta pembuktian adanya mahar politik di partainya. FOTO: ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKCER.ID
0 Komentar

“Mencopot atribut NasDem dan memasang atribut partai lain adalah tindakan yang jelas-jelas melemahkan NasDem. Oleh karena itu, langkah tegas harus diambil,” ujarnya.

Hermanto menyampaikan bahwa langkah hukum akan diambil oleh pengurus DPP dan DPW NasDem.

“Kemarin, ketua DPD se-Jabar berkumpul di DPW dan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya,” tutupnya.

Baca Juga:Pesan Penting Bupati setelah Mutasi Pejabat Kabupaten Cirebon, 274 Pegawai ‘Diputar’Rokok Ilegal Jadi Pilihan Alternatif? Pasca Pemerintah Naikkan Tarif Cukai Harga Tembakau yang Membuat Harga Rokok Selangit

Sebelumnya, Yosep Husen Ibrahim mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu pada Minggu (11/6). Pengurus dan kader partai tersebut juga ikut mengundurkan diri dan melepaskan atribut partai mereka.

Kejadian ini terjadi saat rapat pleno di Kantor DPD Nasdem Indramayu. Kabarnya, para pengurus dan kader tersebut berpindah secara kolektif ke Partai Perindo.

Ibrahim menyatakan rasa kecewanya karena upaya yang telah dilakukan oleh Partai Nasdem Indramayu tidak dihargai oleh DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa mereka telah berjuang untuk membuat partainya lebih maju dan lebih baik.

“Ia menagih janji Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat yang berjanji memberikan nomor urut 1 kepada kami dalam pencalegan DPR RI di Jawa Barat 8. Namun, sampai sekarang janji tersebut belum dipenuhi,” ujar Ibrahim.

Ibrahim juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi valid yang menunjukkan bahwa dirinya berada di urutan ketiga dalam pencalegan.

DPW Partai Nasdem Jawa Barat disebutkan telah mengadakan rapat dan memutuskan untuk memindahkan namanya ke urutan kedua, dengan syarat ia harus membayar Rp3,5 miliar sebagai kompensasi.

“Yang membuat kami kecewa adalah adanya permintaan mahar politik, yang tidak sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Ketua Umum Surya Paloh,” tambahnya. (*)

 

0 Komentar