Pasca Putusan Pengadilan, Ke Mana Barang Rampasan Negara yang Dititipkan di Rupbasan?

KERJA RUPBASAN. Kepala Rupbasan Kelas I Cirebon, Fajar N Assyifa bersama Kasubsi Pengamanan dan Pengeloalaan, Daniel Charles menuturkan sistem kerja pengelolaan Baran dan Basan. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/RAKYAT CIREBON
KERJA RUPBASAN. Kepala Rupbasan Kelas I Cirebon, Fajar N Assyifa bersama Kasubsi Pengamanan dan Pengeloalaan, Daniel Charles menuturkan sistem kerja pengelolaan Baran dan Basan. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/RAKYAT CIREBON
0 Komentar

RAKCER.ID – Dari sejumlah lembaga penegak hukum yang ada, mungkin kita masih asing dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan).
Padahal, fungsi Rupbasan sangat penting dan vital, dalam rangka mengamankan barang bukti dari sebuah perkara hukum yang sedang diproses.
Tak hanya bertugas menjaga agar barang bukti tidak hilang secara fisik. Bahkan, Rupbasan ini juga wajib memelihara dan mengelola. Agar nilai aset atau nilai ekonomis dari barang bukti, atau disebut barang sitaan, yang dititipkan tidak sama sekali berkurang.
Kepala Rupbasan Kelas I Cirebon, Fajar Nurcahyono Assyifa menyampaikan, Rupbasan memang agak kurang familiar. Karena aparat penegak hukum atau penyidik, tidak sampai bersifat wajib untuk menitipkan barang bukti kepada Rupbasan. Dari setiap kasus yang sedang ditanganinya.
“Para APH tidak wajib menitipkan barang bukti di sini. Karena mereka juga punya undang-undang tersendiri. Namun jika butuh penyimpanan, maka Rupbasan lah tempatnya. Kita menerima titipan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai KPK,” ungkap Fajar.
Rupbasan sendiri, lanjut Fajar, bisa dibilang termasuk salah satu lembaga yang ‘langka’. Di Indonesia, Rupbasan yang secara kelembagaan ada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), hanya ada 64 kantor saja, dan salah satunya Rupbasan Kelas I ada di Cirebon.
Bahkan, kata Fajar, di Jawa Barat, hanya ada tiga kantor Rupbasan. Yakni di Cirebon yang menaungi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kuningan dan Majalengka. Di Indramayu yang khusus menaungi Kabupaten Indramayu dan di Bandung yang menaungi 17 Kabupaten dan Kota.
“Di Indonesia hanya ada 64 dan di Jawa Barat ada 3, kita salah satunya. Tahun 2022, alhamdulillah kita berhasil mempertahankan predikat WBK dari Menpan-RB,” kata Fajar.
Sementara itu, Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan Barang Sitaan Rupbasan Kelas I Cirebon, Daniel Charles menjelaskan, Rupbasan memiliki kewajiban memelihara dan mengelola barang sitaan, sejak dititipkan, sampai perkaranya diputus pengadilan.
Ada dua kategori barang di Rupbasan. Yakni Barang Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran). Sebuah benda yang menjadi barang bukti dari satu perkara, dikategorikan Basan ketika proses hukumnya masih berjalan.

0 Komentar