CIREBON, RAKCER.ID – Pada tengah gemuruhnya dinamika politik Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada dalam pusaran keputusan sulit. Untuk itu dalam artikel kali ini kami akan membahas informasi selengkapnya mengenai respon tegas PDIP terhadap Gibran Rakabuing Raka dan Jokowi yang mempengaruhi perubahan politik Indonesia.
Manuver Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang dipilih sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, menggoyahkan fondasi partai berlogo banteng moncong putih ini.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meyakini PDIP akan memberikan respons tegas atas keputusan ini.
Baca Juga:PDIP Tanggapi Manuver Politik Gibran dan Prabowo: Menjaga Semangat Anti-KKNMembuka Peluang Karier: Bursa Kerja Institut Teknologi Nasional (Itenas2023) 2023
Yuk Simak Respon Tegas PDIP Terhadap Gibran dan Jokowi:
Ray Rangkuti mengatakan bahwa PDIP mungkin akan mengevaluasi keberadaan kader-kadernya di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai respons terhadap manuver politik Gibran.
Namun, PDIP tidak akan mengumumkan penarikan anggota kabinet secara langsung; sebaliknya, mereka mungkin hanya meminta satu kader, yakni Pramono Anung, untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris kabinet (seskab). Alasan di balik keputusan ini adalah meningkatnya ketegangan antara Jokowi dan PDIP, yang membuat keberadaan Pramono tidak lagi relevan di posisinya saat ini.
Ray memprediksi bahwa penarikan Pramono dari kabinet akan menjadi sinyal dari PDIP bahwa partai tersebut tidak lagi berada di bawah kendali Jokowi. Namun, perubahan ini tidak akan menciptakan kesan perang terbuka antara Jokowi dan PDIP, yang bisa merugikan suara partai.
PDIP akan menggunakan strategi yang lebih halus dengan memperlihatkan bahwa Pramono akan dilibatkan dalam kampanye, sehingga tidak efektif jika masih menjabat sebagai Seskab.
Tidak hanya itu, Ray juga meyakini PDIP akan memecat Gibran sebagai kader partai. Selain itu, PDIP kemungkinan akan membatasi peran aktif Jokowi dalam menentukan arah kebijakan partai.
Dia mencatat bahwa PDIP sudah mulai tidak melibatkan Jokowi dalam beberapa acara, termasuk deklarasi Mahfud sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo, yang diadakan saat Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut Ray, langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi PDIP untuk menegaskan otonomi dan independensinya sebagai partai politik. Dengan merespons tegas terhadap keputusan Gibran dan membatasi peran Jokowi, PDIP berupaya memastikan bahwa partai tersebut memiliki kendali penuh atas kebijakan dan arah politiknya sendiri.