KEJAKSAN. RAKCER.ID – Dua bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2023, nampaknya para anggota DPRD masih harap-harap cemas, karena Pokok-pokok pikiran (Pokir) mereka tak kunjung direalisasi oleh Pemkot.
Meskipun saat ini, anggaran Pokir sudah nyantol di struktur Perubahan APBD tahun 2023, namun belum aman, karena disaat yang sama, Mendagri mengeluarkan SE terkait dengan penyediaan dana Pilkada, yang mengharuskan Pemda menyediakan 40 persen dari keseluruhan dana Pilkada pada tahun 2023 ini.
Kekesalan para anggota DPRD mengenai Pokir yang tak kunjung direalisasi, seperti yang ditunjukkan oleh Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani, Een Rusmiyati.
Baca Juga:Bawaslu Ajak Pelajar Awasi Pemilu 2024 Secara PartisipatifDPRD Kota Cirebon Terima Penyampaian Raperda APBD 2024
Bahkan, saat Paripurna beberapa hari lalu, Een sampai berbicara dengan nada tinggi dihadapan Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
“Pokir itu untuk masyarakat, tinggal tandatangan saja apa susahnya,” ungkap Een saat itu.
Sementara itu, menjawab keresahan para anggota DPRD mengenai Pokir yang tak kunjung dilaksanakan, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi beralasan bahwa terakhir, Pokir digelar menunggu proses rotasi mutasi dan promosi selesai sampai para pejabatnya melakukan sertijab secara administratif.
“Kemaren kan ada pergantian pejabat struktural, dari tanggal 13, kemudian serah terima, dan saya minta pengusulan pejabat, KPA, PPK hingga PPTK harus sudah disampaikan,” ungkap Agus.
Setelah para pejabat baru duduk di posisinya, Agus memastikan Pokir bisa mulai digelae, meskipun dengan sisa waktu yang ada hanya sekitar dua bulan menjelang tutup buku tahun anggaran 2023.
“Setelah itu bisa dimulai. Keburu, dengan waktu dua bulan, PLP sih gak banyak, pengadaan langsung semua,” lanjut Agus.
Disoal mengenai jumlah anggaran Pokir sendiri, disebutkan Agus, dari 35 anggota DPRD yang ada, anggaran pokir secara keseluruhan mencapai angka 26 milyar.
Baca Juga:Aldyan Dorong Pelaku UMKM Konvensional Berkembang ke E-CommerceSahh, Prabowo-Gibran Ganjilkan 3 Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2024
“Pokir, sekitar hampir 26 milyar, dari 35 anggota dewan. Sudah terpasang di Perubahan, kan prinsip anggaran, pendapatan berjalan, dana transfer berjalan, untuk memenuhi belanja, kita kan sudah bisa menghitung cashflow. Bismillah bae,” kata Agus. (sep)