CIREBON, RAKCER.ID – Para pelaku jasa konstruksi di Kota Cirebon masih belum dapat ‘angin segar’ perihal garapan proyek mereka di tahun 2023. Padahal, sisa waktu tahun anggaran cuma lima bulan terhitung sejak Agustus 2023.
Di tengah ketidakpastian itu, banyak informasi sumir berseliweran yang bikin mereka makin ketar-ketir. Antara lain kekosongan kas daerah, rotasi dan mutasi PPK dan KPA hingga isu monopoli proyek oleh pihak tertentu.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi sampaikan bantahan. Menurutnya, isu monopoli proyek tidak benar. Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya penggarapan proyek ke masing-masing SKPD.
Baca Juga:Dua Hari di Cirebon, Ma’ruf Amin Bakal Resmikan Masjid dan Kunjungi Dua Pondok PesantrenNguri-nguri Budaya, Maba FITK IAIN Cirebon Diajari Tidak Lupa Jati Diri
“Nggak ada (monopoli proyek, red). Secara prinsip saya serahkan ke teman-teman di perangkat daerah tapi saya pesan ke perangkat daerah untuk melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Agus kepada Rakyat Cirebon.
Agus menambahkan, kontraktor yang sudah jadi ‘langganan’ pemerintah Kota Cirebon dipastikan kebagian proyek yang mayoritas pengadaan langsung. Hanya saja, proses pelaksanaannya menunggu kepastian cukup anggaran.
“Karena kalau kita lihat dari proses yang sudah teralokasi dalam APBD harusnya sudah bisa digelar. Tinggal temen-temen (kontraktor, red) bisa melihat skala prioritas di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan jabaran APBD,” ucapnya.
Terkait molornya waktu pelaksanaan proyek, Agus mengamini hal teknis turut berpengaruh. Seperti terjadinya rotasi dan mutasi di sebagian SKPD. Sehingga menghambat pelaksanaan proyek digelar.
“Hal teknis itu selalu melakukan perubahan. Adanya rotasi mutasi, perubahan PPK, perubahan KPA kemudian menjadi bagian dari salah satu yang menghambat pelaksanaan,” tambahnya.
Terkait hal, Agus mengaku berkeinginan mengundang para kontraktor duduk bersama. Membahas kondisi keuangan daerah. “Kalau kondisinya seperti itu kami akan mengundang teman-teman jasa konstruksi,” katanya.
“Jadi kalau bicara anggaran. Kita anggarannya belum tersedia. Kita masih berproses anggaran itu sesuai dengan target yang sudah tergambarkan,” jelasnya.
Baca Juga:Mahasiswa BKI Disiapkan Lanjut Studi atau Kerja di JermanPBAK FUA IAIN Cirebon Usung Tema Moderasi Beragama
Agus menyarankan para kontraktor untuk pro aktif memantau dana transfer dari pemerintah provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Jika anggaran tersedia maka proyek dapat segera digelar.
“Dan kita minta teman-teman pro aktif untuk mengejar dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi provinsi kalau persyaratannya sudah selesai,” pungkas Agus. (*)