Stunting Jadi Bahasan di Reses Dewan

Stunting Jadi Bahasan di Reses Dewan
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Hj Hanifah MA ketika menggelar reses di Desa Bulak. FOTO : IST/RAKCER.ID
0 Komentar

CIREBON, RAKCER.ID – Angka stunting di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Pemerintah pun sedang berupaya untuk terus menekannya. Beragam program mulai digulirkan. Mulai dari pemberian makanan tambahan dan lainnya.

Tema itu, rupanya menjadi bahasan ketika anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Hj Hanifah MA menggelar reses di Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun, belum lama ini.

Itu disampaikan Ketua RT 1 Desa Bulak, Titin. Menurutnya, Kecamatan Arjawinangun pun menjadi salah satu daerah di Kabupaten Cirebon yang menyumbangkan permasalahan stunting.

Baca Juga:Bahas Pengembangan Desa Wisata Komisi 1 Nimba Ilmu ke DPRD Kota Denpasar dan Kab BadungPerkuat Regulasi Percepatan Pembangunan dan PBG, Komisi 3 Belajar Sampai Yogyakarta

Persolaan itu, kata dia tidak lepas akibat dari menurunnya daya beli masyarakat pada kebutuhan pangan. Meskipun upaya penurunan stanting tengah digalakkan pemda namun dianggapnya belum optimal.

“Upaya seperti pemberian sembako maupun makanan tambahan untuk balita dan kanak-kanak itu menurut saya tidak cukup. Hanya dengan bantuan pangan sagebrakan saja,” katanya.

“Perlu dipikirkan bagaimana para orang tua mendapatkan pekerjaan agar dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya,” katanya.

“Mohon bantuan bu dewan bisa mengkomunikasikan dengan pemerintah agar dapat memfasilitasi permodalan UMKM bagi masyarakat Desa Bulak,” lanjutnya.

Sementara, Ketua RT 3, Sajudi menyampaikan hal lain. Tentang pendidikan. Menurut dia, pendidikan yang baik adalah modal dasar manusia untuk meningkatkan kemandirian. Faktanya di Desa Bulak masih sedikit warga penduduk yang dapat melanjutkan sekolah, apalagi sampai perguruan tinggi.

Penyebabnya banyak. Salah satunya lantaran mahalnya biaya pendidikan. Muaranya karena faktor ekonomi keluarga. “Walaupun ada program wajar 9 tahun, masih banyak sekolah yang memungut bayaran dengan bermacam-macam alasan,” katanya.

“Faktor ekonomi yang terbatas juga menjadi alasan sehingga mereka tidak melanjutkan sekolah dan memilih bekerja untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup,” tuturnya.

Baca Juga:Komitmen Komisi 2 DPRD, Tingkatkan PAD Pajak DaerahKomisi 4 Ngaji ke Bali, Perkuat Regulasi Penanganan Stunting

Ia pun meminta agar DPRD bisa menjembatani untuk memberikan kursus gratis kepada masyarakat tidak mampu melanjutkan sekolah.

Politisi PKB, Dr Hj Hanifah MA pun mengaku sudah mendokumentasikan semua keluhan dan aspirasi masyarakat dari dapilnya. Komitmennya jelas, untuk bisa segera ditindaklanjuti.

“Semua aspirasi yang telah disampaikan, akan dibawa ke gedung dewan, untuk disampaikan kepimpinan. Dan dibahas di rapat kerja bersama pemerintah daerah melalui mitra kerja disetiap komisi,” pungkasnya. (zen)

0 Komentar