RAKCER.ID – Penanganan ASN, THL dan honorer sangat dilematis sebab sangat diperlukan untuk mengerjakan hal-hal tertentu namun di sisi lain jika tidak efektif maka akan menjadi beban negara.
Pendapat mengenai THL dan honorer tersebut disampaikan oleh Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, Senin 8 mei 2023.
Menurut Achmad, jika THL dan honorer dijadikan ASN maka akan menjadi beban yang lebih besar, sehingga dengan jumlah ASN yang ramping akan lebih baik tapi dituntut untuk bisa lebih efisien.
Baca JugaLebih Dekat dengan Ganjar Pranowo Sosok yang diusung Partai PDIP untuk dijadikan Calon Presiden 2024Dari Pengembala Kambing, Berikut Penemu Kopi yang Disukai Hingga Saat Ini
Tapi banyak juga ASN yang tidak punya keahlian dan aji mumpung, sehingga diantara mereka banyak yang menyerahkan pekerjaannya kepada tenaga honorer dan THL.
“THL dan tenaga kerja honorer masih diperlukan terutama di bidang-bidang yang kekurangan SDM, seperti tenaga pendidik dan kesehatan dan pekerjaan teknis lainnya,” ujarnya.
Baca Juga6 Rekomendasi Outfit Ke Pantai Simpel,Elegan dan NyamanJosko Gvardiol Jadi Incaran Klub Besar Eropa, Ada Chelsea!
Diungkapkan Achmad, pemberdayaan honorer di pekerjaan public services, harus disesuaikan dengan pendapatan daerah. Kenyataannya di Kabupaten Kuningan dan banyak kabupaten lain, anggaran belanja pegawai dan operasional mencapai 72 persen sedangkan untuk pembangunannya sendiri kurang dari 30 persen.
“Tentunya hal ini tidak berimbang dan beresiko terhadap mandek atau lambatnya pembangunan daerah,” ungkapnya.
Harus Ada Anggaran Lain untuk Biayai THL dan Honorer
Pemerintah harus mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai THL dan juga honorer. Seharusnya pemerintah bisa mengoptimalisasi BUMD untuk bisa menghasilkan pendapatan yang bisa dipergunakan untuk membiayai mereka.
Baca JugaWajib Tahu! 7 Manfaat Budidaya Tanaman Secara Hidroponik Di RumahRekomendasi 4 Game PC Edukasi Anak Terbaik
Hanya saja BUMD yang ada di kabupaten Kuningan seperti Perumda AU belum bisa diandalkan untuk menghasilkan pendapatan daerah yang signifikan.
“Disinilah perlunya kreativitas pemerintah dalam berinovasi, serta membuat langkah-langkah strategis dalam mengoptimalisasi BUMD. Sehingga BUMD bisa menjadi ATM Pemda untuk bisa membiayai THL maupun honorer,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Achmad, jika THL dan juga honorer dirumahkan maka hal ini pun sangat beresiko meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.
Baca JugaPencinta Etnik Wajib Coba 2 Desain Rumah Tradisional Ala Modern Ini!Prajurit Satgas Yonif R 321/GT Wafat, Bupati majalengka Kutuk Aksi KKB di Nduga Papua
Jika hal ini harus terjadi maka pemerintah harus jauh-jauh hari membuat langkah preventif, dengan menciptakan berbagai lapangan kerja yang mampu menyerap mereka sehingga angka pengangguran dan kemiskinan tidak meningkat.
