“Biasanya PKH untuk PKH saja. Tapi ada tambahan, untuk dampingi penyaluran BPNT. Tentu ini juga akan mempermudah. Kemudian, TKSK itu satu orang satu kecamatan. Sementara satu kecamatan terdiri dari beberapa desa. Sedangkan PKH itu satu desa ada dua orang. Otomatis akan mempermudah KPM BPNT,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, posisi pendamping tugasnya menerima masukan dari masyarakat. Misalnya, ada e-waroeng yang tidak melaksanakan tugasnya secara bagus. One prestasi. Maka izin penyaluran bisa dicabut.
Sementara itu, Dirjen Linjamsos Kemensos RI Pepen Nazarudin mengatakan, saat ini fokus utama adalah mengoptimalkan distribusi BPNT tahun 2021. Sebab banyak persoalan dilapangan. Sedangkan untuk perbaikan regulasi dan sistemnya dilakukan di tahun 2022.
Baca Juga:Pencairan Bansos Tidak Boleh DiwakilkanEmpat Wilayah Masih Rendah Vaksinasi Anak
“Maka, solusi utama saat ini adalah optimalisasi pencairan BPNT. Intinya kita manfaatkan waktu supaya semua bantuan itu bisa dicairkan. Bebas milih, boleh ambil barang, juga boleh tunai. Supaya cepat waktu dan fleksibel,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Dr Iis Krisnandar SH Cn menuturkan, BPNT tahun 2021 yang belum dicairkan melalui transaksi jumlahnya mencapai 28 ribu KPM. Nilainya pun bervariasi, ada yang Rp200 ribu sampai Rp1,6 juta. Bahkan, ada 5 ribu kartu KPM yang belum dibagikan di tahun 2021 kemarin.
“Besarnya nilai tersebut itu karena ada KPM yang tidak melakukan transaksi pencairan satu bulan sampai delapan bulan. Bahkan lebih dari itu. Namun, untuk nilai secara keseluruhan tidak tau persis karena yang tau adalah perbankan,” bebernya.
Ia menambahkan, untuk pencairan seluruhnya dinas sosial menargetkan sebelum tanggal 15 Februari 2022 harus tuntas. “Deadline kita sampai 15 Februari harus beres,” pungkasnya. (zen)